JAKARTA-Presiden Joko Widodo mengaku sudah memerintahkan Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F. Moeloek dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti untuk sangat serius mengusut dan menelusuri masalah peredaran vaksin palsu. Penelusuran pelalu pembuatan vaksin palsu ini harus dilakukan mengingat kejadian ini sudah berjalan sangat lama atau sekitar sudah 12 tahun beroperasi. “Harus betul-betul ditelusuri. Kalau kita lihat generasi-generasi yang ada di sini, anak-anak, ini kalau tidak divaksin, itu jangka panjangnya akan sangat buruk bagi sumber daya manusia kita,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan di sela-sela buka puasa bersama dengan ribuan anak yatim dan penyandang disabilitas, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/6) .
Presiden menegaskan peredaran vaksin palsu ini merupakan sebuah kejahatan luar biasa. “Kita tahunya anak-anak dianggap sudah divaksin polio tapi ternyata palsu. Akan seperti apa-apa anak kita nantinya? Ini sangat berbahaya sekali. Kejahatan luar biasa sekali,” ujarnya.
Meski belum ada laporan secara detail terkait beredarnya vaksin palsu ini, Presiden Jokowi sudah memerintahkan untuk ditelusuri secara detil. “Saya harapkan ini nanti juga hukumannya betul-betul, (supaya) jangan terulang lagi, berikan hukum yang seberat-beratnya, baik pada yang memproduksi, baik pada yang mengedarkan, dan memasarkan, semuanya,” tegas Presiden Jokowi.
Presiden menegaskan semuanya harus dibongkar. “Artinya menelusuri, menangkap itu, baik oknum yang ada di pemerintahan, baik yang memproduksi, baik yang memasarkan, baik yang mengedarkan, semuanya,” kata Presiden.
“Jangan dianggap remeh masalah ini,” tegas Presiden seraya mengulang bahwa dirinya sudah memerintahkan, dan setelah nanti semuanya melaporkan, ia akan kembali menyampaikan kepada masyarakat.
Buka bersama dengan anak yatim dan penyandang disabilitas di Istana Kepresidenan Bogor itu juga dihadiri oleh Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa