Jokowi: Terlalu Banyak Fasilitas Pemerintah Justru Melemahkan Entrepreneurship

Tuesday 18 Jun 2019, 8 : 12 pm
by
Presiden Jokowi menerima pengurus sejumlah asosiasi pengusaha UMKM di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (18/6)

JAKARTA-Presiden Joko Widodo meminta masukan-masukan dari sejumlah Asosiasi Pengusaha Mikro dan Kecil dalam rangka mendesain kebijakan utamanya yang berkaitan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang jumlahnya terakhir 62,9 juta unit usaha di Indonesia.

Keinginan itu disampaikan Presiden Jokowi saat menerima jajaran pengurus Himpunan Pengusaha Mikro Indonesia (HIPMIKINDO), Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (AKUMINDO), Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (AKUMANDIRI), dan Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia (HIPMIKIMDO), di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (18/6).

“Saya kira kita memiliki kesempatan yang masih sangat longgar sekali di negara kita Indonesia untuk mengembangkan usaha-usaha yang ada dan ruang seperti itu marilah kita gunakan sebaik-baiknya, baik di usaha jasa, usaha perdagangan atau industri kecil, industri menengah yang saya sendiri mengalaminya betul-betul mulai dari nol,” kata Presiden.

Presiden meminta agar disampaikan apakah masih diperlukan fasilitas-fasilitas dari pemerintah. Tetapi Kepala Negara mengingatkan hati-hati karena fasilitas-fasilitas yang terlalu banyak itu kadang-kadang justru melemahkan entrepreneurship. Sehingga juga fasilitas perlu tetapi juga jangan sampai melemahkan karakter entrepreneurship.

“Saya rasa itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Waktu saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan hal-hal yang penting. Singkat dan saya minta saya juga tidak ingin terlalu banyak masukannya, satu, dua, tiga cukup tapi nanti bisa menetas gitu,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Bantu Pulihkan UMKM Jakarta, Bank DKI Kucurkan Kredit ke UMKM Jakpreneur

JAKARTA-Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melakukan beberapa terobosan untuk

Baleg DPR Akui Kinerja Legislasi Turun

JAKARTA–Badan Legislasi (Baleg) DPR RI harus diperkuat guna menghasilkan Undang-Undang