Kadin Diminta Berorientasi Pada UKM

83
bambang tri p/sorotnews.co.id

JAKARTA–Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI minta pengusaha sekarang ini harus mengubah mindset dalam berbisnis, terutama kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Karena itu Kadin jangan sampai hanya besar di pusat, sedangkan di daerah tidak ada. “Saya harap Kadin harus berorientasi pada UKM. Saya ini orang daerah, jadi saya harus memperhatikan kepentingan daerah. Mari gandeng DPD RI untuk kepentingan UKM,” kata Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD) Dr H Oesman Sapta Odang (OSO) saat melakukan audiensi dengan Dewan Pengurus Kadin, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/7).

Ketua Umum Partai Hanura juga menegaskan mendukung penuh kepada Kadin, apabila berpihak pada dunia UKM. Sebab bagaimanapun juga, kata OSO, Kadin sangat dibutuhkan oleh seluruh wilayah di Indonesia, terutama di daerah. Maka harapannya, sektor perekonomian di daerah bisa maju. “Jangan harap Indonesia bisa maju kalau daerahnya tidak makmur,” ucapnya.

Selain itu, OSO juga berharap agar Kadin seperti Piramida untuk masyarakat. Artinya, Kadin besar di bawah dan kecil di atas. “Jadikan Kadin itu Piramid, besar di bawah, kecil di atas, bukan kecil di bawah, besar di atas, itu tidak benar,” tambahnya

Sementara itu Ketua Umum Kadin Edy Ganefo mengatakan pihaknya sepakat dengan DPD untuk memperkuat peran UKM termasuk di daerah. Bahkan DPD sendiri mensupport pengusahan daerah. “Saat ini memang banyak sekali regulasi yang tidak sejalan sebagaimana mestinya. Karena itu, kita minta DPD untuk terus mendorong Pemda agar memperhatikan UKM daerah,” katanya

Diakui Edi, jadi memang ada UKM yang terkendala dengan masalah zona ekonomi. Sebut saja, UKM ini lebih banyak menggunakan rumah sebagai lokasi usaha. “Nah, jelas legalitas tidak ada dong. Karena memang rumah tidak bisa dijadikan lokasi usaha. Jadi harus sewa ruko, ya mana kuat UKM. Kita minta Pemda supaya untuk UKM dikecualikanlah,” tambahnya.

Masalahnya, lanjut Alumnus FE Universitas Sriwijaya, misi Kadin adalah mendorong pemberdayaan UKM. Karena banyak UKM-UKM daerah yang perlu mendapat perhatian. “Intinya, Kadin mendorong pemberdayaan melalui kemudahan berusaha (easy of doing bussiness). Kita masih diperingkat 90-an, padahal target presiden harus mencapai level 40,” ungkapnya.

Edi tak membantah meski sudah ada paket-paket kebijakan ekonomi yang mempermudah usaha di berbagai sektor, namun hal itu belum bejalan penuh di daerah. “Baru sekitar 10% yang jalan linier easy of doing bussiness (EoDB) ke daerah,” ucapnya.

Terkait soal pembatasan ritel modern, kata Edi, Kadin bukan melarang ritel modern untuk ekspansi, namun membatasi agar jangan sampai ritel-ritel modern tersebut membunuh warung-warung tradisional. “Kita berharap antara, ritel modern dan warung tradisional saling bersinergi dan mendukung,” pungkasnya. ***