Kanwil DJP Jabar I Berhasil Himpun Pajak Rp12,85 Triliun

104
Kanwil DJP Jawa Barat I, Yoyok Satiotomo, dalam Rapat Koordinasi Daerah

BANDUNG-Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat I mencatat realisasi penerimaan pajak per 11 Juli  2017 sebesar Rp 12,85 triliun atau mencapai 44,25% dari target 2017 sebesar Rp 29 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 25,72% dari realisasi tahun sebelumnya.

Demikian disampaikan kepala Kanwil DJP Jawa Barat I, Yoyok Satiotomo, dalam Rapat Koordinasi Daerah di Gedung Keuangan Negara, Jl. Asia Afrika No. 114 Bandung, Selasa (12/7).

Meski tumbuh, Yoyok mengaku belum puas dengan raihan tersebut. “Harusnya kami bisa lebih dari 50%. Oleh karena itu, dalam rapat tadi kami sudah membahas strategi yang akan kami lakukan untuk mengamankan penerimaan pajak tahun 2017 ini,” katanya.

Lebih lanjut Yoyok merinci lima penerimaan terbesar berturut-turut adalah PPh Non Migas sebesar Rp8,43 triliun, PPN dan PPnBM sebesar Rp4,25 triliun, Pajak lainnya sebesar Rp143 miliar, PBB P3 sebesar Rp19 miliar, dan PPh Migas sebesar Rp5,6 miliar.

Sementara itu, sektor Industri Pengolahan menjadi sektor unggulan dan berkontribusi dominan terhadap penerimaan Kanwil DJP Jawa Barat I sebesar 29,51% dengan pertumbuhan 41,91%, sedangkan sektor Perdagangan Besar dan Eceran menempati posisi kedua dengan kontribusi sebesar 19,65% atau tumbuh sebesar 25,34%.

Tiga sektor unggulan lainnya mengalami pertumbuhan negatif. Meski begitu, penerimaan dari ketiga sektor tersebut cukup berpengaruh terhadap pencapaian target Kanwil DJP Jawa Barat I. Ketiganya adalah sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 10,35%, sektor Kontruksi sebesar 7,59% dan sektor Administrasi Pemerintahan 5,9% dengan pertumbuhan masing-masing sebesar negatif 1,37%, 4,01%, dan 6,52%.

Yoyok juga menambahkan, dari 16 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berada di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I, pencapaian tertinggi secara persentase berturut-turut diraih KPP Pratama Bandung Bojonagara 62,65% dari target Rp1,33 triliun, KPP Pratama Soreang 57,88% dari target Rp1,26 triliun, dan KPP Pratama Tegallega 52,19%.

“Jika secara rupiah, KPP dengan penerimaan pajak tertinggi dipegang oleh KPP Madya Bandung. Dari target Rp11 triliun, sudah terealisasi sebesar Rp5,06 triliun atau 46,05%,” ujarnya.

Ia mengaku, masih banyak kendala yang terjadi di lapangan. Dengan sisa waktu kurang dari 6 bulan ke depan, pihaknya meminta seluruh jajarannya agar dapat berupaya maksimal untuk mengamankan penerimaan pajak tahun 2017.  “Potensi penerimaan pajak masih dapat digali lebih dalam lagi, terlebih dengan tersedianya dukungan data saat ini,” pungkasnya.