JAKARTA-Sejumlah paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Presiden Jokowi belum mampu memberikan efek yang signifikan, termasuk soal penyaluran kredit. Bahkan penyaluran kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak merata. “Penyaluran KUR masih tidak merata dan terpusat di Pulau Jawa,” kata anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (31/5/2016).
Belum lagi kredit bagi petani, kata mantan Wakil Ketua Komisi XI DPR, nelayan, buruh, pegawai, industri kecil menengah, pedagang tradisional dan pedagang kecil lainnya harus dievaluasi dengan sungguh-sungguh. “Pemerintah harusnya mampu memaksimalkan peran BUMN seperti Jamkrindo dan Askrindo dalam menciptakan penyaluran KUR yg lebih maksimal dan merata,” terangnya lagi.
Heri menilai 12 paket kebijakan yang dikeluarkan Jokowi masih jauh dari semangat ekonomi kerakyatan. Laporan Bank Dunia terakhir menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang ada sekarang hanya dinikmati oleh 20% masyarakat terkaya. “80% penduduk atau lebih dari 205 juta orang, rawan tertinggal. Karenanya, paradigma paket kebijakan ekonomi harus mewakili visi Trisakti sebagaimana janji saat kampanye,” jelasnya.
Selain itu, anggota Fraksi Partai Gerindra ini mengkritik 12 paket kebijakan tersebut harusnya ditujukan untuk menurunkan Indeks Gini menjadi 0,3. Bukan turun, malahan Indeks Gini sudah hampir mencapai 50%. “Artinya, ekonomi nasional sekarang hanya setengahnya hanya dinikmati oleh 1 persen orang. Karenannya, harus ada indikator yang jelas dan terarah dalam paket kebijakan ekonomi Jokowi-Kalla terkait indeks gini,” imbuhnya.
Sebaiknya, sambung Heri, pemerintah jangan terus-menerus memberi keistimewaan pada Tiongkok. Sebab, itu hanya mencuatkan kekecewaan yang besar dari pihak lain yang boleh jadi justru lebih potensial dan prospektif. “Pemberian keistimewaan seperti itu menutup kemungkinan yang lebih baik dalam konteks relasi internasional, baik secara ekonomi maupun politik,” pungkasnya. ***aec
