Kebijakan Pangan Lebih Bersifat Sporadis

37
tempo.co

JAKARTA-Fluktuasinya harga pangan, mulai dari daging sapi hingga kedelai dan lainnya di dalam negeri menandakan kebijakan pertanian yang diambil tidak fundamental. “Bahkan kebijakan itu, hanya berlaku sekitar 6 tahun-10 tahun.  Artinya, kebijakan itu sifatnya lebih sporadis, disisi lain juga tidak didukung faktor kepemimpinan,”  kata pengamat ekonomi Aris Yunanto, dalam diskusi “Menjaga Ketahanan Pangan” bersama  Wakil Ketua Komite 2 DPD RI, Abdul Azis dan Wakil Ketua Komisi IV DPR, Firman Subagyo di Jakarta, Jumat,(6/9).

Makanya, kata Aris lagi, kebijakan pemerintah itu belum terlihat mendukung sektor pangan. Pada 2006, sambung Aris, terlihat perang antara sektor pangan dan energi. Nah, pada 2013 ini, perang itu justru bertambah, yakni pangan, energi dan pakan ternak.

Pasca reformasi dan ditandatanganinya letter of Intens dengan IMF, lanjutnya, orang Indonesia lebih suka berdagang atau menjadi makelar ketimbang bertani. “Lebih suka impor dan impor, ketimbang bertani,” ucapnya.

Padahal, lanjut Dosen FEUI ini, pemerintah memiliki banyak BUMN, termasuk BUMN pertanian  yang nota bene merupakan kepanjangan tangan pemerintah. Sehingga implementasinya di lapangan, BUMN ini memiliki previlage. “Tapikan hanya beberapa saja BUMN yang diurusi, lainnya tidak,”

Sedangkan Wakil Ketua Komite 2 DPD RI, Abdul Azis lebih keras lagi dan meminta Menteri Pertanian, Suswono mengundurkan diri dari jabatannya. Alasannya, karena Suswono dianggap gagal mengendalikan pangan di dalam negeri.  “Saya kira dia sudah gagal, sebaiknya mengundurkan diri saja. Banyak masalah pertanain tidak selesai,” ucapnya

Menurut Azis, pemerintah memang gagal dalam mencapai ketahanan pangan. Sehingga tak ada yang bisa diharapkan lagi memajukan pertanian di dalam negeri. “Lihat saja, banyak kasus di Kementerian Pertanian, misalnya, impor daging sapi, toh mereka santai-santai saja. Ini memang ada unsur pembiaran. Presiden sebaiknya mereshufle Mentan,” tambahnya.

Padahal,  kata Azis, berdasarkan data, Indonesia memiliki potensi pangan nomor empat di dunia. “Kalau itu dikembangkan, tentu bisa menjadi ketahanan pangan yang luar biasa. Namun sayangnya, pemerintah tidak perrnah serius,” tegasnya.

Diakui Azis, keberadaan DPD hanya bisa membantu sebatas legislasi saja soal pertanian. Misalnya, membantu dan mambahas bersama DPR terkait UU Pertanian agar UU menjadi lebih pro kepada petani.

Sementara itu,Wakil Ketua Komisi IV DPR, Firman Subagyo mengakui pemerintah tidak serius mencapai target swasembada pangan. Apalagi terlihat anggaran Kementerian dalam RAPBN 2014 hanya Rp15,5 triliun. Bahkan anggaran ini turun dari tahun sebelumnya yang mencapai p17 triliun. “Adanya penghematan ini, jelas menunjukkan tidak kemauan pemerintah. Jadi mustahil swasembada pangan,” terangnya.

Soal kedelai, kata Firman, memang kedelai ini merupakan komoditas cantik. Dimana para mafia kedelai, berusaha memainkan komoditas ini, terutama pelaku kartel. “Toh, pemerintah sudah mengakui kedelai dikuasai sekitar 6 perusahaan besar, artinya komoditas ini jelas  dikuasai kartel, makanya harganya sulit turun sampai sekarang,” ujarnya.

Makanya, kata Firman, petani menjadi tidak tertarik menanam kedelai. Karena dalam satui hektare lahan saja hanya menghasilkan sekitar Rp8 juta sampai Rp9 juta. Berbeda dengan petani jagung, dalam satu hektar sekali panen menghasilan Rp18 juta. **