JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan total perkebunan sawit di Indonesia, yang mencapai sekitar 9 juta hektare belum seluruhnya menghasilkan buah sawit.
Ternyata baru sekitar 24% yang produktif.
“Untuk perkebunan kelapa sawit Indonesia seluas 9 juta ha, seluas 2,3 juta ha merupakan tanaman belum menghasilkan,” kata Direktur Jenderal Perkebunan Kementan, Gamal Nasir dalam Rapat Panja Kelapa Sawit & Karet di Jakarta, Selasa (18/6).
Artinya, kata Gamal, perkebunan kelapa sawit Indonesia yang sudah menghasillan baru sekitar 6,5 juta ha. Malah seluas 3,7 juta ha itu merupakan perkebunan rakyat.
“Jadi sekitar 119 ribu ha merupakan tanaman tidak menghasilkan. Diantara tanaman menghasilkan, sebagian diantaranya telah berumur lebih dari 25 tahun atau menggunakan benih tidak bersertifikat yang perlu diremajakan,” ungkapnya.
Menurut Gamal, perkebunan karet dan kelapa sawit Indonesia mencapai seluas 12,5 juta hektar (ha) atau setara 55% dari luas total perkebunan di Indonesia yang mencapai 22,76 juta ha.
“Dari total perkebunan Indonesia, perkebunan sawit dan karet Indonesia memiliki 12,5 juta ha,” tuturnya.
Dikatakan Gamal, dari total perkebunan karet Indonesia seluas 3,4 juta ha, seluas 2,9 juta ha merupakan perkebunan rakyat.
Malah, seluas 106 ribu ha merupakan tanaman tidak menghasilkan, yang perlu diremajakan.
Disamping itu, sebagian perkebunan rakyat masih menggunakan benih asalan yang juga perlu diremajakan.
Lebih jauh kata Gamal, masih banyak masalah perkebunan karet dan kelapa sawit di Indonesia, khususnya ketika harga karet dan kelapa sawit yang cenderung turun terus menerus.
“Perkebunan kelapas sawit dan karet merupakan usaha monokultur, sebabnya perkebunan tersebuy cenderung rawan terhadap penurunan harga,” tukasnya.
Produktivitas perkebunan karet dan kelapa sawit masih dibawah potensinya, karena penerapan praktek pertanian yang baik atau Good Agriculture Practices (GAP) tidak terjangkau oleh petani.
Selain itu, ia menjelaskan, peremajaan perkebunan kelapa sawit dan karet memerlukan biaya besar dan merupakan investasi jangka panjang, sehingga tidak terjangkau petani dan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Program revitalisasi perkebunan karet dan kelapa sawit, dengan subsidi bunga dari APBN, juga masih sulit diakses oleh petani di negara ini.
“Infrastruktur belum memadai di negeri ini seperti pelabuhan dan jalan,” pungkasnya.
