JAKARTA–Sudah satu bulan UU Tax Amnesty diberlakukan, namun penerimaan uang tebusan baru mencapai Rp300 miliar. Padahal target tax amnesty sekitar Rp165 triliun. Hampir mustahil target itu akan tercapai dengan cara apapun.
“Kalaupun mencapai target tetap akan defisit. Karena defisit sudah mencapai Rp233 triliun. Karena itu, pembahasan APBN mestinya harus hati-hati,” kata Direktur eksekutif Indef Enny Sri Hartati dalam diskusi “Pemotongan Anggaran Terkait APBN-P” di Jakarta, Kamis (11/8/2016).
Enny pesimis aset orang Indonesia di luar negeri bisa ditarik masuk semua ke dalam negeri.
“Aset di luar negeri hanya Rp5000-Rp6000 triliun, tapi yang di bank hanya 30 % atau sekitar Rp 2000 triliun. “Itu kalau ditarik semua,” ungkap Enny.
Menurut Enny, kalau setiap tahun ada perubahan akibat unsur eksternal, maka ke depan sebaiknya tidak perlu APBN, karena yang penting adalah merealisasikan janji-janji Presiden RI.
“Padahal APBN itu instrument fiskal dan bukan saja untuk mengelola penerimaan dan belanja negara, maka disitulah seharusnya ada untuk stimuluas pertumbuhan ekonomi,” terangnya.
Setiap tahun APBN itu terus meningkat, dalam sepuluh tahun terakhir ini dari semula Rp 500 triliun, kini sudah lebih dari Rp 2000 triliun.
“Tak ada transformasi struktural. Pemotongan anggaran berdampak makin mendistorsi sektor riil. Belanja pemerintah tak efektif karena tak mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini kontra produktif,” ucapnya.
Untuk itu, kata Enny, sebaiknya APBN tidak bertambah, asal pengelolannya baik dan transparan.
“Anggaran pendidikan 20 % misalnya, yang untuk Kemenag RI hanya ¼ -nya, lalu yang ¾ -nya kemana?” tanya Enny.
Karena itu dia mengatakan pemotongan anggaran itu harus jelas, mana yang harus dipotong dan tidak. Tentu, yang bukan stimulus fiskal yang sudah berjalan 7 bulan ini (45%). Untuk KemenPURR misalnya, yang baru menyerap 15 %, ini yang harus dipotong.
“Ini yang tidak jujur. Jadi, tata kelola fiscal kita memang amburadul. Termasuk lapangan kerja dan investasi yang terus menurun. Itu yang menjadikan sector riil tidak bergerak,” tambah Enny.
Bahkan kata Enny, Kemendagri dan Kemendes RI belum juga satu dalam mengelola dana desa, di tengah sulitnya lapangan kerja, daya beli masyarakat yang terus menurun. Padahal, dana desa itu bisa menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi.
“Kalau tidak, maka pengangguran akan bertambah. Kecuali pemerintah kerja keras, koordinasinya kementerian bagus, dan transparan, maka pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5%,” pungkasnya. ***
