JAKARTA-Penyesuaian anggaran keuangan sebesar Rp 133,8 triliun oleh pemerintah tidak akan mengganggu program pembangunan yang sudah direncanakan. Selain nilai angggaran yang berkurang sangat kecil di kisaran 5-7%, jumlah penyesuaian anggaran tersebut diambil bukan dari pos anggaran yang produktif. “Anggaran yang bersentuhan langsung dengan kerja produktif tidak mengalami perubahan. Ini artinya tujuan pembangunan tetap seperti semula. Penyesuaian anggaran hanya menyangkut anggaran dinas atau yang tidak produktif,” ujar Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta di Jakarta Selasa (9/8).
Menurutnya, nilai penyesuaian anggaran sebesar Rp 133,8 triliun itu hanya berkurang sekitar 5-7% bila dibandingkan dengan realisasi belanja negara berjumlah Rp 2.000 triliun . Ini mengkonfirmasikan masih 93-95% anggaran negara dapat digunakan untuk sektor produktif.
Dia mengatakan, penyesuaian anggaran yang dilakukan pemerintah, merupakan risiko yang harus dipilih sebagai antisipasi penerimaan negara tidak mencapai target. Sebab bila target penerimaan tidak seperti yang diharapkan maka tentu saja mempengaruhi perekonomian nasional. “Sehingga memerlukan upaya agar tidak mengalami defisit di luar batas maksimum yang telah ditetapkan dalam undang-undang (UU), yaitu maksimal 3%,” tuturnya.
Hal lain yang dijelaskan dia adalah penyesuaian anggaran yang telah dua kali dilakukan pemerintah sudah sesuai dengan UU Keuangan Negara. Dalam UU itu dijelaskan bahwa pemerintah diberikan kewenangan sepenuhnya untuk melakukan tindakan penyelamatan keuangan negara dari defisit melebihi batas di UU. “Kalau kira-kira berpotensi melebihi batas, maka pemerintah berhak melakukan upaya penyelamatan, seperti melakukan penyesuaian anggaran ini,” ucapnya.
Dia juga mengimbau kepada para aparatur negara agar tetap bekerja maksimal, kendati ada penyesuaian anggaran.
Penyesuaian anggaran ini bukan untuk melemahkan kinerja aparatur sebab sektor produktif tak mengalami pengurangan. “Penyesuaian anggaran ini tetap harus menjadikan kinerja kementerian dan lembaga pemerintahan lain serius. Penyesuaian anggaran bukan untukmelemahkan kerja aparatur negara,” tuturnya.
Presiden Joko Widodo sendiri mendukung rencana pemangkasan anggaran ini. Langkah ini dilakukan agar APBN benar-benar kredibel. “Kalau kita hitung-hitung lagi, kita hitung-hitung lagi, kita perkirakan tidak mungkin, ya kita harus realistis dong. Kita tidak usah harus terlalu sangat optimis. Dengan kondisi perekonomian global seperti ini yang bagus memang realistis,” kata Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi menilai, langkah yang dilakukan oleh Menteri Keuangan itu sebuah hal yang sangat nalar dan masuk kalkulasi. “Ya saya setujui,” tegasnya.
