KEIN: Industri Padat Karya Berpeluang Unggul di Asia Tenggara

KEIN: Industri Padat Karya Berpeluang Unggul di Asia Tenggara

25
0
BERBAGI
Ketua Kelompok Kerja Industri Padat Karya KEIN, Benny Soetrisno/phto bisnis.com

JAKARTA-Meski pengembangan industri padat karya masih mengalami hambatan dalam hingga saat ini, namun Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menyakini sektor tersebut tetap berpeluang unggul di kawasan Asia Tenggara ke depannya. Karena sektor tersebut merupakan industri yang dapat menyerap banyak tenaga kerja di Indonesia. “Memang masih ada beberapa kendala yang dialami industri padat karya, salah satunya seperti industri kosmetika dan jamu. Ada masalah regulasi, birokrasi perizinan, wilayah kewenangan yang tidak tepat, banyaknya penyelundupan, maraknya jamu dan kosmetik ilegal. Namun kita yakin, industri sektor ini masih berpeluang untuk menjadi unggulan khususnya di kawasan Asia Tenggara dan menyerap tenaga kerja di Indonesia,”  ujar Ketua Kelompok Kerja Industri Padat Karya KEIN, Benny Soetrisno, saat bertemu dengan pelaku usaha industri kosmetik dan jamu  di kantor KEIN, Jakarta Jumat (12/8).

Dia mengaku, hingga saat ini, industri padat karya masih menjadi tulang punggung negara guna membuka kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia.

Dengan meningkatnya jumlah usaha industri di Indonesia maka otomatis ikut menurunkan angka kemiskinan yang disebabkan tingginya pengangguran. “Terkait masalah birokrasi perizinan, para pelaku industri jamu dan kosmetik memang mengeluhkan rumitnya aturan yang harus mereka lalui. Salah satunya, aturan mengenai lokasi usaha yang harus berada di kawasan industri padahal usaha mereka bukan sebuah usaha yang baru didirikan. Padahal PP Nomor 142/2015 Tentang Kawasan Industri sudah menjelaskan bagi lokasi usaha industri kecil dan menengah yang telah lama tetap dapat di tempat semula, tanpa pindah ke kawasan industri,” ucap Benny.

Hal lainnya yang harus diatasi Pemerintah menurut Benny, adalah persoalan kewenangan pengelolaan industri jamu dan kosmetik. Seharusnya pengelolaannya berada di bawah Kementerian Perindustrian, namun justru di ambil alih Kementerian Kesehatan.
Dikhawatirkan, dengan kewenangan seperti itu maka akan banyak industri padat karya seperti jamu dan kosmetik yang bakal tak memenuhi syarat dari sisi kesehatan. “Sebab Kemenkes akan melihatnya dari sisi apakah produk jamu ini sudah sesuai prosedural pembuatan obat serta apakah sudah memenuhi kaidah sebagai obat atau belum, jadi bukan dari sisi jenis usaha industrinya. Seharusnya Kemenkes cukup membuat standarisasi pembuatan jamu, bukan izin usahanya,” tutur Benny.

Benny meminta kepada pelaku industri padat karya jamu dan kosmetik turut memikirkan upaya jalan keluar mengatasi maraknya penyelundupan serta pembuatan jamu dan kosmetik ilegal. Hal ini nanti akan menjadi usulan kebijakan dari KEIN kepada Presiden Jokowi untuk dicarikan solusinya. “Presiden saat ini tengah fokus pada banyaknya penyelundupan dan pembuatan jamu serta kosmetik ilegal. Presiden pernah mengingatkan itu kepada KEIN. Keselamatan adalah nomor satu,” kata Benny.

Benny mengatakan, masih banyak hal yang harus dilakukan guna mendorong pertumbuhan industri padat karya Indonesia agar bersaing di tingkat Regional Asia Tenggara. “Pembinaan dari badan yang berwenang, pelatihan sumber daya manusia, pinjaman modal yang dimudahkan, adalah bagian-bagian yang perlu diwujudkan agar industri padat karya nasional berkelas ke depannya,” pungkas Benny.