Oleh: Emrus Sihombing
Tampaknya Golkar masih tetap dengan ciri khas lamanya.
Siapapun Ketumnya, tak terkecuali Ketum hasil Munaslub awal Desember 2017 yang lalu, Airlangga Hartarto (AH), tetap memainkan politik sangat-sangat cair.
Fakta politik menunjukkan pada Pilpres 2014, partai ini sangat kukuh mengusung dan mendukung pasangan Capres-Cawapres Prabowo- Hatta.
Saat itu, Golkar “tega” meninggalkan JK sebagai kader terbaik dan sangat senior di Golkar.
Namun realitas politik menunjukkan, pasangan Probowo-Hatta kalah dari pasangan Jokowi-JK.
Arah politik Golkar pun serta merta berbalik menjadi pendukung pemerintah yang berujung mendapat “kue” politik dengan jabatan Menteri Perindustrian yang dipegang salah satu kader terbaiknya, yaitu Airlangga Hartarto, yang kini menjadi Ketum Golkar hasil Munaslub menggantikan Setya Novanto (SN) yang sedang meringkuk di balik terali besi di KPK.
Sekalipun Golkar dipimpin oleh kader terbaiknya, Airlangga Hartarto, strategi politik yang dimainkan Golkar tampaknya tetap dengan pola lama, bisa berbalik 180 derajat.
Pola lama tersebut sangat jelas terlihat pada tahapan proses Pilkada 2018.
Tidak lama terpilihnya Airlangga Hartarto menjadi Ketum, Golkar menarik dukungan dari Ridwan Kamil (RK) yang sebelumnya sudah mendapat rekomendasi dari Golkar masa rezim Setya Novanto memimpin Golkar.
Penarikan rekomendasi terhadap Ridwan Kamil masih rasional karena memang ada perbedaan rezim kepemimpinan dari Setya Novanto ke Airlangga Hartarto.
Tetapi yang jelas, Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto, ada konsistensi komunikasi politik yaitu menyatakan tetap mengusung, mendukung dan memenangkan Jokowi (saya sebut sebagai kerja politik 3M-J) menjadi presiden dua periode.
Konsistensi kerja politik 3M-J ini sejatinya harus inline dengan kebijakan dan perjuangan politik pada semua tahapan Pilkada 2018, termasuk di dalamnya membangun koalisi mengusung balon di seluruh Indonesia pada Pilkada 2018.
Sebab, kawan bersaing terkait dengan Pilkada 2018 telah membentuk poros baru, koalisi dari tiga partai yaitu Gerindra, PAN dan PKS. Tentu ini bisa jadi sebagai embrio koalisi pada Pileg dan utamanya Pilpres 2019
Kemenangan oleh para partai pengusung dan pendukung pada Pilkada 2018 dengan jumlah terbesar ini, yaitu di 171 daerah, tentu sebagai peta dasar kalkulasi politik dalam rangka pemenangan Pilpres 2019.
Untuk itulah bila tetap konsisten menuju perjuangan politik pada Pilpres 2019, maka semua tahapan proses Pilkada 2018, Golkar harus membangun koalisi dari partai yang telah mendeklarasikan diri mewujudkan kerja politik 3M-J tersebut.
Bukan malah berkoalisi dengan partai yang jelas tidak inline dengan kerja politik 3M-J.
Menurut hemat saya, bila Golkar berkoalisi dengan partai di luar perjuangan 3M-J dalam penyusunan Paslon Pilkada 2018, sebaiknya Ketum Airlangga Hartarto melakukan evaluasi subtantif terhadap semua paslon yang diusung maupun yang didukung oleh Golkar pada Pilkada 2018.
Bila tidak, secara politik, tidak ada jaminan partai ini melakukan kerja politik untuk 3M-J pada Pilpres 2019.
Karena itu muncul pertanyaan kritis, ke mana arah politik Golkar pada Pilkada 2018 dan Pilpres 2019?
Penulis adalah Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner di Jakarta
