JAKARTA-Menteri Keuangan (Menkeu), Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menandatangani nota kesepahaman mengenai koordinasi dalam rangka pengembangan dan pendalaman pasar keuangan untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional.
Penandatanganan nota kesepahaman ini dilatarbelakangi adanya kebutuhan pembiayaan pembangunan yang memadai, pendalaman pasar keuangan, dan koordinasi yang baik antara lembaga terkait.
Pembiayaan untuk pembangunan sangatlah diperlukan bagi Indonesia saat ini guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkesinambungan, dan inklusif. Untuk itu, pasar keuangan yang dalam, aktif, likuid, inklusif, dan efisien adalah prasyarat untuk meningkatkan ketersediaan dana bagi pembangunan.
Hal ini bisa dicapai melalui mekanisme pasar keuangan, meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan fiskal dan moneter serta menyediakan sarana manajemen risiko dan likuiditas bagi pelaku usaha. “Oleh karena itu, kesepahaman dan koordinasi yang erat antara lembaga sangatlah diperlukan dalam upaya percepatan pengembangan dan pendalaman pasar keuangan di Indonesia,” seperti disampaikan dalam keterangan tertulis kepada redaksi www.beritamoneter.com.
Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi pembentukan Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK) yang terdiri atas Kemenkeu, BI dan OJK, kerja sama perencanaan dan percepatan implementasi kebijakan yang terkait dengan semua unsur pasar keuangan, dan pertukaran data dan informasi.
FK-PPPK dikoordinasikan oleh salah satu anggota secara bergantian dengan periode kerja selama satu tahun. Untuk kali pertama, Kementerian Keuangan akan mengoordinasi FK-PPPK, dan dilanjutkan oleh BI serta OJK.
Struktur FK-PPPK sendiri terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Sekretariat, yang merupakan perwakilan dari setiap anggota FK-PPPK. “Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman ini, diharapkan FK-PPPK dapat bersinergi dalam menyusun strategi nasional yang komprehensif untuk pengembangan dan pendalaman pasar keuangan guna mendukung pembiayaan pembangunan nasional Indonesia,” pungkasnya.
