Kemenkominfo Setor PNBP Rp 16,5 Triliun

Monday 19 Aug 2019, 6 : 39 pm
by
Kominfo
Ilustrasi

JAKARTA-Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) merupakan yang terbesar dibandingkan dengan PNBP dari Kementerian/Lembaga (K/L) lain sepanjang sejak tahun 2014 hingga tahun 2019.

Diprediksi akan berlanjut hingga tahun 2020 mendatang.

Dalam periode 2015-2019, PNBP lainnya Kemenkominfo mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,0 persen per tahun.

Sementara itu, dalam outlook APBN tahun 2019 PNBP lainnya Kemenkominfo diperkirakan sebesar Rp16.505,6 miliar.

Dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran , sumber PNBP lainnya Kemenkominfo antara lain berasal dari pendapatan hak penyelenggaraan telekomunikasi, pendapatan penggunaan spektrum frekuensi radio, serta pengujian, sertifikasi, dan kalibrasi di bidang komunikasi dan informatika.

Menurut buku tersebut, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat enam K/L yang memberikan kontribusi signifikan dalam PNBP lainnya.

Keenam K/L tersebut adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (KemenATR/BPN).

Dalam periode 2015-2019, PNBP lainnya Kemenhub mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 16,9 persen per tahun.

Dalam APBN tahun 2019, PNBP lainnya Kemenhub diperkirakan mencapai Rp7.078,2 miliar.

“Peningkatan yang cukup besar tersebut disebabkan oleh PNBP yang berasal dari sewa penggunaan prasarana perkeretaapian (track access charge/TAC) yang telah diatur dalam PP tentang jenis dan tarif PNBP pada Kementerian Perhubungan,” bunyi laporan tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Sambil Bercucuran Air Mata, Warga Kepulauan Seribu Sebut Kasus Ahok Penuh Rekayasa

JAKARTA-Warga dari Pulau Panggang, Kepulauan Seribu mendesak Majelis Hakim membebaskan

Genjot Infrastruktur, Presiden Dorong Investasi Non APBN

JAKARTA-Presiden Joko Widodo mendorong pembiayaan investasi non Anggaran Pendapatan dan