JAKARTA-Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) terus mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi baik di tingkat pusat dan daerah. Plt. Sesmenko Polhukam Arief Poerboyo Moekiyat mengatakan komitmen pimpinan pusat dan daerah untuk melaksanakan reformasi birokrasi yang merupakan kunci keberhasilan perbaikan birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Mewujudkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional dan akuntabel melalui Reformasi Birokrasi merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Diharapkan Indonesia bisa memiliki kualitas pelayanan kelas dunia pada tahun 2025,” ujarnya pada sambutan yang dibacakan di forum diskusi ‘Peluang dan Tantangan Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Melalui Reformasi Birokrasi untuk Mencapai Good Governance’ di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (20/9).
Data indeks persepsi korupsi yang dilansir Transparency International, Indonesia Corruption Wacth (ICW), dan The Global Competitiveness Report, hingga tahun 2017, isu korupsi dan inefisiensi birokrasi masih menjadi salah satu kendala paling besar dalam melakukan usaha di Indonesia. Sedangkan hasil penilaian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) terhadap K/L/D yang dilakukan Kementerian PAN-RB pada tahun 2017 belum menunjukan pencapaian/peningkatan sesuai yang diharapkan.
Arief mengatakan masih terdapat K/L dan Daerah memperoleh nilai dibawah “B” (Baik) terutama di Pemerintah Kabupaten dan Kota. “Banyak instansi Pemerintah yang akuntabilitas kinerjanya belum baik padahal akuntabilitas kinerja harus menjadi perhatian dan prioritas kita bersama,” tambahnya.
