JAKARTA-Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong pengembangan industri kedirgantaraan nasional dengan melakukan berbagai kebijakan strategis, sehingga diharapkan dapat memenuhi kualifikasi dan standar nasional maupuninternational serta mampu meningkatkan daya saing.
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE), I Gusti Putu Suryawirawan mengatakan pertimbangan teknis Kemenperin mengenai penurunan bea masuk untuk 4 pos tarif komponen pesawat terbang menjadi 0%(dibebaskan) telah disetujui Kementerian Keuangan pada tanggal 28 April 2015. Empat komponenitu adalah engine, propeller, starter motor dan starter generator untuk mesin kendaraan udara, serta generator lainnya untuk mesin kendaraan udara.
Upaya tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan daya saing industri maintenance, repair, and overhaul (MRO)nasional. “Sedangkan untuk komponen atau bahan baku komponen yang tidak diturunkan bea masuknya, Kemenperin memberikan fasilitas insentif fiskal berupa bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400 miliar untuk dimanfaatkan industri MRO, industri komponen pesawat terbang, industri pesawat terbang dan industri penerbangan,” papar Dirjen ILMATE pada acara Konferensi Aviation Maintenance Repair dan Overhaul Indonesia (AMROI) ke-3 di Jakarta, Selasa (12/5).
Putu mengungkapkan, sejak peraturan pemerintah mengenai penerbangan di Indonesia mulai dilonggarkan pada tahun 2000, pertumbuhan industri penerbangan melonjak tajam dalam satu dekade terakhir di Indonesia. Sejumlah armada bersaing ketat merebut pasar domestik dan regional.
Berdasarkan data, jumlah penumpang udara nasional pada tahun 2014 mencapai 86 juta penumpang (domestik dan internasional),bahkan akan naik mencapai 270 juta penumpang pada tahun 2034 atau naik 200%. “Indonesia akan menjadi pasar penerbangan yang tercepat pertumbuhannya di antara semua negara, yakni sebesar 14,9%. Indonesia juga diperkirakan masuk 10 besar pasar penerbangan dunia pada tahun 2020, dan menjadi 5 besar dunia pada tahun 2034,” harapnya.
Dengan pertumbuhan jumlah penumpang domestik dan internasional yang sangat pesat tersebut,menuntut tersedianya pesawat dalam jumlah besar. Pada saat ini, industri penerbangan nasional memiliki sebanyak61 maskapai penerbangan niaga,yang beroperasi terjadwal dan tidak terjadwal dengan populasi pesawat pada tahun 2014 sebanyak750pesawat dan diperkirakan mencapai 1030 pesawat pada tahun 2017.
Putu meyakini, pesatnya pertumbuhan industri penerbangan di Indonesia saat ini mampu membuka peluang usaha pada industri MRO di dalam negeri.“Karena industri penerbangan cenderung untuk tidak melakukan kegiatan perawatan pesawatnya,melainkan dengan dialihdayakan kepada perusahaan yang bergerak dibidang MRO,” ungkapnya.
Di Indonesia pada saat ini terdapat 72 MRO yang merupakan anggota Approved Maintenance Organisation (AMO) serta Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKU-PPU), sedangkan 28 MRO lainnya adalah anggota Indonesia Aircraft Maintenance Services Association(IAMSA).
Sementara itu, berdasarkan Kebijakan Industri Nasional, Kemenperin telah menyusun program pengembangan industri kedirgantaraan dengan sasaran jangka panjang dan menengah. Sasaran jangka panjang adalah mewujudkan kemandirian industri kedirgantaraan nasional. “Upaya yang dilakukan diantaranya terus mendorong penggunaan produk dalam negeri dan peningkatan kandungan lokal untuk pengembanganindustri pesawat terbang, industri komponen pesawat terbang dan industri jasa perawatan pesawat terbang,” tegasnya.
Sedangkan, sasaran jangka menengah adalah mengembangkan pesawat berpenumpang < 30 (N-219), mengembangkan industri komponen dan industri MRO, mengembangkan Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN) sebagai pusat penelitian dan pengembangan produk kedirgantaraansertamengembangkan PT. Dirgantara Indonesia (PT.DI) sebagai pusat produksi pesawat terbang.
