Kemenperin Dorong Pengembangan Industri Petrokimia Nasional

Thursday 5 Mar 2015, 8 : 12 pm
by

JAKARTA-Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong pengembangan industri petrokimia nasional, karena merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam mendukung kebutuhan industri lainnya, terutama industri manufaktur. Selain itu, industri petrokimia menjadi tolak ukur bagi tingkat kemajuan suatu negara dan menjadi tulang punggung bagi sebagian besar sektor industri di dunia. “Berdasarkan karakteristiknya, industri petrokimia dikategorikan sebagai jenis industri yang padat modal, padat teknologi, dan lahap energi, sehingga perlu adanya langkah strategis dalam pengembangan yang berkesinambungan,” tegas Menteri Perindustrian Saleh Husin dalam sambutannya pada acara Seminar Dampak Penurunan Harga Minyak Bumi Terhadap Industri Petrokimia 2015 di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Kamis (5/3).

Dengan jumlah penduduk mencapai 250 juta jiwa dan dukungan sumber daya alam sebagai bahan baku industri petrokimia, baik yang tidak terbarukan maupun terbarukan, Indonesia memiliki peluang sebagai pusat pengembangan industri petrokimia di lingkungan strategis ASEAN dan Asia. Berdasarkan data Januari 2014, Indonesia memiliki cadangan total minyak bumi 7,549 miliar barel dengan rincian 3,692 milyar bare! (proven) dan 3,857 milyar barel (potensial); cadangan total gas bumi 152,89 trillion cubic feet dengan rincian 104,71 trillion cubic feet (proven) dan 48,18 trillion cubic feet (potensial); serta cadangan batubara 21 milyar ton. Sementara itu, potensi cadangan batubara yang belum tereksplorasi mencapai 104 miliar ton. “Kami mengharapkan, sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam negeri untuk mendukung pembangunan industri pada umumnya dan khususnya industri petrokimia,” tegasnya.

Sementara itu, kebijakan pengembangan industri petrokimia selama ini telah dilakukan dengan pendekatan klaster industri untuk mewujudkan integrasi rantai nilai secara vertikal dan horizontal industri hulu, intermediate, dan hilir serta melibatkan pengguna akhir. Pada saat ini, terdapat 3 klaster industri petrokimia yang telah eksis, yaitu berbasis minyak bumi (crude oil) di Cilegon dan Balongan, berbasis gas bumi di Bontang, Kalimantan Timur dan berbasis minyak bumi aromatik di Tuban, Jawa Timur.

Menperin menegaskan, program hilirisasi merupakan bagian yang penting dalam penguatan struktur industri dalam rangka peningkatan daya saing dan penguatan kemandirian industri petrokimia. Oleh karena itu, beberapa program hilirisasi industri petrokimia telah diupayakan meliputi hilirisasi petrokimia berbasis minyak bumi, berbasis gas alam, berbasis batubara dan berbasis biomassa. “Peningkatan daya saing industri juga dilakukan melalui optimalisasi perolehan nilai tambah dengan memanfaatkan bahan baku yang beragam dan terus dikembangkan,” imbuhnya.

Saat ini ujarnya, telah diupayakan untuk membangun industri petrokimia berbasis metanol di Teluk Bintuni, Papua Barat yang memanfaatkan potensi gas bumi di kawasan tersebut. Pengembangan industri petrokimia berbasis batubara juga terus diupayakan. Hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi impor bahan baku industri petrokimia.

Di samping itu, berbagai kebijakan operasional juga senantiasa dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung kinerja industri petrokimia nasional yang berdaya saing dan berkesinambungan. Beberapa kebijakan tersebut antara lain pengamanan pasokan bahan baku, harmonisasi tarif bea masuk, insentif pajak penghasilan untuk investasi baru atau perluasan, bea masuk ditanggung pemerintah, pembebasan pajak bagi industri dalam Kawasan Ekonomi Khusus, pengembangan riset dan teknologi serta peningkatan kapasitas SDM industri petrokimia

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Semester I-2020, Laba Bersih SMBR Turun Lebih Dari 75%

JAKARTA-Manajemen PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (SMBR) memperkirakan perolehan laba

Dewan Adat Dayak Desak Mabes Polri Usut Mafia Lelang Kayu di Kaltara

JAKARTA-Dewan Adat Dayak Tidung Kalimantan Utara (Kaltara) mendesak Mabes Polri