Kemenperin Hemat Anggaran 2016 Sebesar Rp 369,5 Miliar

25
Menperin Saleh Husin didampingi Sekjen Kemenperin Syarif Hidayat berdiskusi dengan Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno

JAKARTA-Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melakukan pemangkasan anggaran tahun 2016 sebesar Rp 369,5 miliar dari pagu semula Rp 3,26 triliun, sehingga pagu alokasi anggaran Kemenperin dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan(RAPBN-P) tahun 2016 menjadi Rp 2,89 triliun.“Penghematan anggaran tersebut telah disetujui oleh Komisi VI DPR RI serta sesuai dengan implementasi Inpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/ Lembaga,” kata Menteri Perindustrian Saleh Husin usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI tentang Rencana Perubahan APBN Kementerian Perindustrian Tahun 2016 di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (27/6).

Di samping itu, Menperin menegaskan, pihaknya dan Komisi VI sepakat untuk tidak menerima anggaran tambahan sebesar Rp 100 miliar. Tambahan anggaran tersebut berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-522/MK.02/2016 tanggal 23 Juni 2016 perihal Perubahan Pagu Anggaran Belanja K/L dalam APBN-P TA 2016. “Mengingat keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, kami memutuskan tidak menerima tambahan anggaran tersebut dan akan mengoptimalkan anggaran yang tersedia,” ujarnya.

Adapun rincian penghematan anggaran per program yang dilaksanakan Kemenperin, yaitu: Pertama, Program Pengembangan SDM lndustri dan Dukungan Manajemen yang semula sebesar Rp 966,40 miliar menjadi Rp 884,82 miliar; Kedua, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang semula sebesar Rp 15,92 miliar menjadi Rp 9,16 miliar; Ketiga, Program Penumbuhan dan Pengembangan lndustri Berbasis Agro yang semula sebesar Rp 251,42 miliar menjadi Rp 188,78 miliar.

Selanjutnya, Keempat, Program Penumbuhan dan Pengembangan lndustri Kimia, Tekstil, dan Aneka yang semula sebesar Rp 205,70 miliar menjadi Rp 163,58 miliar; Kelima, Program Penumbuhan dan Pengembangan lndustri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika yang semula sebesar Rp 190,95 miliar menjadi Rp 142,17 miliar; Keenam Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur yang semula sebesar Rp 49,57 miliar menjadi Rp 46,93 miliar. “Ketujuh, Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan lndustri yang semula sebesar Rp 571,87 miliar menjadi Rp 558,42 miliar,” ujarnya.

Penghematan kedelapan, Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan lndustri yang semula sebesar Rp 513,49 miliar menjadi Rp 404,10 miliar. Kesembilan, Program Peningkatan Ketahanan dan Pengembangan Akses lndustri lnternasonal yang semula sebesar Rp 58,47 miliar menjadi Rp 56,35 miliar. Dan, kesepuluh Program Penumbuhan dan Pengembangan lndustri Kecil dan Menengah tidak mengalami pemotongan, yaitu sebesar Rp. 432,87 miliar. “Pemotongan anggaran terhadap Program Penumbuhan Industri Kecil Menengah tidak jadi dilakukan sebagai bentuk keberpihakan Kementerian Perindustrian dalam mendukung penumbuhan dan pengembangan IKM,” tegasnya.

Namun demikian, lanjut Menperin, pemotongan anggaran pada program pengembangan SDM industri tetap dilakukan karena tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar pada 8 politeknik dan 9 sekolah kejuruan yang dimiliki oleh Kemenperin. Selain itu juga tidak mengurangi target pelaksanaan diklat 3 in 1 yang telah ditetapkan. “Pemotongan dilakukan pada pengadaan tanah, optimalisasi sisa lelang, penghematan perjalanan dinas dan paket meeting, serta efisiensi kegiatan,” ujarnya.

Sedangkan, anggaran revitalisasi pabrik gula sebesar Rp62 miliar saat ini masih di bintangi oleh Kementerian Keuangan dan akan diupayakan untuk dilepaskan bintangnya. “Karena pengadaan turbin generator membutuhkan waktu 8 bulan sehingga tidak bisa dilaksanakan, maka anggaran kegiatan revitalisasi pabrik gula yang akan dilaksanakan pada tahun ini adalah sebesar Rp 19,5 miliar,” jelasnya.