JAKARTA-Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kembali meraih penghargaan dari Pemerintah atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2014 dengan Capaian Standar Tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah. Penghargaan ini untuk ketujuh kali diterima Kemenperin sejak tahun 2008.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution kepada Sekjen Kemenperin Syarif Hidayat dengan disaksikan Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro dalam rangkaian acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2015 di Jakarta, Jumat (2/10).
Syarif mengatakan, keberhasilan tersebut sebagai wujud komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan, didukung SDM berkualitas dan sistem manajemen keuangan yang semakin baik serta penjaminan mutu (quality assurance) yang dilakukan pengawas internal. “Kami akan terus berupaya untuk mempertahankannya, karena penghargaan ini dapat memotivasi jajaran Kemenperin dalam menyusun laporan keuangan sesuai kaidah-kaidah akuntansi yang dipersyaratkan. Di samping itu, penghargaan ini juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tata kelola anggaran, Kemenperin telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Syarif.
Menurutnya, selain meningkatkan kualitas laporan keuangan, yang juga penting dilakukan adalah meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern. “Upaya harus terus dilakukan, selain upaya peningkatan kualitas laporan keuangan, juga upaya peningkatan kualitas sistem pengendalian intern, sebagai salah satu alat pendeteksi dini untuk menghindari penyimpangan dalam pengelolaan anggaran,” jelasnya.
Dengan telah disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diharapkan peraturan tersebut dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengendalian intern pemerintah yang lebih efektif.
Pada kesempatan tersebut, Menkeu mengatakan, sebanyak 287 entitas pelaporan yang meliputi 62 Kementerian/Lembaga (K/L), 26 Pemerintah Provinsi 149 Pemerintah Kabupaten, serta 50 Pemerintah Kota telah berhasil menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan 2014 dengan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Dengan tema kali ini kita berupaya memberikan komitmen dan menumbuhkan sinergi para pengelola keuangan negara baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik, transparan, dan akuntabel melalui implementasi akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual,” ujar Menkeu.
