SULAWESI SELATAN-Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kembali meluncurkan program pendidikan vokasi yang link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri. Langkah ini merupakan salah satu wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.
“Di era persaingan global sekarang ini, peningkatan kualitas dan daya saing SDM merupakan kunci untuk bisa memenangkan kompetisi terutama pada era industri 4.0,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat peluncuran program tersebut di PT. Kawasan Industri Makassar (KIMA), Sulawesi Selatan, Rabu (16/1).
Pada kesempatan ini, diresmikan secara langsung oleh Menperin bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy serta Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Kali ini, program vokasi membidik wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Kalimantan Barat.
Pada
tahap ketujuh ini, Kemenperin melibatkan 40 perusahaan industri dan 109
SMK, dengan jumlah kesepakatan kerja sama yang ditandatangani sebanyak
188 perjanjian karena satu SMK dapat dibina lebih dari satu perusahaan
industri, sesuai program keahlian di SMK tersebut.
“Sehingga total sejak diluncurkan pada tahun 2017, kami telah menggandeng 648 industri dan 1.862 SMK dengan 3.289 perjanjian kerja sama yang ditandatangani,” ungkap Menperin.
Hingga tahun 2019 nanti, program ini ditargetkan dapat menggaet sebanyak 2.685 SMK dan 750 perusahaan.
“Jadi, kami telah meluncurkan program pendidikan vokasi industri ini dari wilayah Sumatera, Jawa, hingga Sulawesi,” imbuhnya.
Upaya ini sejalan dengan fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo, setelah pembangunan infrastruktur adalah peningkatan kompetensi SDM melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan vokasi secara lebih masif.
“Peningkatan kompetensi SDM menjadi salah satu program prioritas pemerintah karena dapat memacu produktivtas dan daya saing sektor industri nasional. Hal ini sesuai dengan implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0,” paparnya.
Apalagi, lanjut Airlangga, Indonesia sedang menikmati bonus demografi sampai 10 tahun ke depan, dengan mayoritas penduduk berada pada usia produktif.
“Mereka ini harus menjadi aktor-aktor pembangunan atau agen perubahan, sehingga jangan sampai menjadi pengangguran yang justru akan membawa dampak sosial yang besar,” tegasnya.
Guna mengantisipasi hal tersebut yang terkait dengan persaingan global dan memanfaatkan bonus demografi, Kemenperin sedang berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan industri 4.0.
“Pemerintah
telah menetapkan 10 agenda prioritas Making Indonesia 4.0, salah
satunya adalah penguatan kualitas SDM melalui redesain kurikulum pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri di era industri 4.0 serta program talent mobility untuk profesional,” terangnya.
Dalam
upaya itu, Kemenperin sedang memfasilitasi pembangunan Pusat Inovasi
dan Pengembangan SDM Industri 4.0 di Jakarta dan pusat pelatihan bidang
teknologi informasi (big data center and analytic) di Balai Diklat Industri (BDI) Denpasar.
“Kami juga membangun pilot project mini plant industry 4.0
pada tiga Politeknik Kemenperin, yaitu Politeknik STTT Bandung,
Politeknik ATI Makassar, dan Politeknik ATK Yogyakarta,” ujarnya.
Dalam laporannya, Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono mengatakan, sebagai bentuk dukungan perusahaan industri terhadap program pembinaan dan pengembangan SMK yang link and match
dengan industri, juga dilakukan hibah mesin dan peralatan untuk
mendukung praktik di SMK dari 12 perusahaan industri kepada 69 SMK.
Di
samping itu, beberapa SMK juga menerima bantuan pemerintah untuk
program revitalisasi infrastruktur dan peralatan pada tahun 2019, antara
lain untuk wilayah Sulawesi Selatan adalah SMK Negeri 2 Pinrang, SMK
Negeri 2 Palopo, SMK Negeri 4 Makassar, SMK Negeri 5 Makassar dan SMK
Muhammadiyah 2 Bontoala. Kemudian, SMK Negeri 2 Limboto Prov. Gorontalo
serta SMK Negeri 3 Palu Prov. Sulawesi Tengah.
“Pada
kesempatan ini pula, dilakukan pembukaan diklat sistem 3 in 1 di BDI
Makassar, yang diikuti sebanyak 200 orang peserta. Diklat ini terdiri
dari pengolahan kakao, pengolahan rumput laut, pengolahan ikan tuna, dan
desain kemasan,” tutur Sigit.
Mendikbud memberikan apresiasi kepada Kemenperin terhadap upayanya untuk merevitalisasi SMK di seluruh Indonesia.
“SMK butuh uluran tangan dari industri. Dengan dorongan dari Menperin, industri tergerak untuk kerja sama dengan SMK. Jadi, kita harus saling mendukung demi kemajuan bangsa,” tuturnya.
Muhadjir berharap adanya pendidikan dan pelatihan vokasi industri sektor kemaritiman di Sulawesi Selatan.
“Selain kakao, pusat maritim Indonesia ada di Sulsel. Apalagi, sektor kemaritiman jadi andalan dalam pembangunan nasional saat ini. Kemendikbud telah menetapkan Sulsel jadi pusat pelatihan guru bidang maritim. Mari kita membangun Indonesia yang lebih maju,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan menyambut baik dengan peluncuran pendidikan vokasi yang diinisiasi oleh Kemenperin melalui konsep link and match antara SMK dengan industri.
“Kami memang telah mengusulkan kepada pemerintah agar porsi pendidikan kejuruan di Sulsel diperlebar,” ungkapnya.
Menurut Andi, fokus pengembangan SMK harus disesuaikan dengan potensi di wilayah tersebut. Misalnya, Sulsel memiliki salah satu keunggulannya di sektor pengolahan kakao.
“Selain dirasa perlu ada SMK khusus kakao di Sulsel, juga dibutuhkan fasilitas pendukung seperti laboratorium uji dan sertifikasi dari pembibitan hingga hilirisasi sehingga memacu siswa-siswi di SMK bisa terus berkarya,” imbuhnya.
