JAKARTA-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat alokasi anggaran paling besar dalam RAPBN 2016 dengan jumlahnya sebesar Rp 103,8 Triliun. Anggaran sebesar ini akan dipergunakan untuk Sumber Daya Air sebesar Rp 24 triliun, Bina Marga Rp 42 triliun, Cipta Karya Rp 14 triliun, penyediaan perumahan Rp 6 triliun, diluar FLPP yang sudah disediakan oleh BUN sebesar Rp 9,3 triliun. “Kemudian untuk belanja barang Rp 14 triliun, sedangkan untuk turbinwasnya 11 unit eselon 1 sebesar Rp 6,6 triliun,” tutur Menteri Basuki Hadimuljono di Jakarta beberapa waktu lalu.
Basuki mengaku, semua program kementriannya mendapat skala prioritas. “Jadi dari Kementerian PUPR untuk SDA jelas untuk mendukung ketahanan air menuju ketahanan pangan yaitu untuk pembangunan melanjutkan bagian dari pembangunan 49 waduk,” jelasnya.
Pada 2015 ini tuturnya, ada 13 waduk, 2016 dalam RKP akan membangun 8 waduk baru selain meneruskan yang on going sekarang ini. “Termasuk pembangunan rehabilitasi irigasi-irigasi kita. Jadi irigasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat ada 3 juta ha, dari 7,1 juta ha yang ada di Indonesia ini,” tutur Basuki.
Untuk perumahan, tahun ini (2015) punya FLPP Rp 5,1 triliun yang di akhir Juli sudah terserap semua untuk membangun 78 ribu rumah, dan di 2016 dialokasikan Rp 9,3 triliun untuk FLPP (diluar anggaran Kementerian).
Selain itu lanjutnya, untuk sektor Bina Marga yang membangun jalan dan jembatan, Kementerian PUPR akan membangun dari pinggiran meneruskan pembangunan jalan untuk perbatasan. Tahun ini, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 2 triliun. Sementara untuk pengembangan kawasan dianggarkan sebesar Rp 700 miliar. Hal ini masih dilanjutkan di 2016, yang akan dibahas awal September nanti dengan DPR. Selain itu juga untuk sektor Cipta Karya Kementerian PUPR masih punya program 100-0-100, yaitu 100 persen layanan sanitasi terpenuhi, 0 persen kawasan kumuh dan 100 persen layanan akses air bersih dan air minum.
Kemenpura Alokasikan Rp 42 Triliun untuk Bina Marga
