Kementerian PUPR Alokasikan Rp105 Triliun Bangun Ketahanan Pangan

20

JAKARTA-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran pada 2017 untuk mendukung tiga program prioritas nasional yakni ketahanan air/pangan, konektivitas dan perumahan permukiman.

Pagu anggaran 2017 Kementerian PUPR berdasarkan Surat Menteri Keuangan sebesar Rp 106,82 triliun dan mengalami penyesuaian sesuai nota keuangan menjadi sebesar Rp 105,56 triliun.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono pada Rapat Kerja Pembahasan Rencana Anggaran 2017 di Komisi V DPR, Jakarta, mengatakan dukungan terhadap program kedaulatan pangan atau ketahanan air dilakukan melalui pembangunan sembilan bendungan baru pada 2017 dari target pembangunan 65 bendungan (termasuk 16 bendungan yang dilanjutkan dari masa pemerintahan sebelumnya) dalam periode 2015-2019.
“Pada 2017 secara keseluruhan dilaksanakan pembangunan 39 bendungan,” katanya dalam siaran persnya di Jakarta, Sabtu (9/9/2016).

Pada 2017 ini, kata Basuki, pembangunan sembilan waduk baru tersebut akan mulai dilakukan di Rukoh-Aceh, Lausimeme-Sumatera Utara, Komering II-Sumatera Selatan, Bener-Jawa Tengah, Sidan-Bali, Temef-NTT, Pamukkulu-Sulawesi Selatan, Way Apu-Maluku, Baliem-Papua.

Selain membangun waduk baru, Kementerian PUPR menurut Basuki juga akan melakukan pembangunan jaringan irigasi seluas 84.000 hektar, rehabilitasi jaringan irigasi seluas 323.000 hektar, pembangunan 105 embung, pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir sepanjang 154 kilometer, serta pembangunan atau peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air baku.

“Kita juga akan melakukan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pengamanan pantai sepanjang 21 kilometer termasuk untuk penanganan Rob Semarang dan Pekalongan yang kemarin mengganggu jalur mudik lebaran 2016,” tambahnya.

Sementara untuk program konektivitas, pembangunan beberapa ruas jalan menurut Basuki akan diteruskan sesuai dengan komitmen pemerintah.

“Pembangunan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera sebagai komitmen pemerintah, pembangunan jalan Trans Papua yang saat ini tinggal 176,1 kilometer. Kemudian pembangunan jalan di perbatasan Kalimantan, NTT dan Papua akan kita teruskan,” jelasnya.

Untuk pembangunan jalan perbatasan, menurut Basuki, akan menjadi prioritas utama dalam program konektivitas. Kementerian PUPR akan membangun jembatan sepanjang 7.898 meter pada 2017, termasuk untuk pembangunan bentang panjang yakni Jembatan Teluk Kendari, Jembatan Holtekamp dan Jembatan Pulau Balang. “Untuk pembangunan jalan tol di 2017 sepanjang 23 kilometer di antaranya tol Medan-Kualanamu, Tol Akses Tanjung Priok, Tol Cisumdawu, Tol Solo-Kertosono, Tol Balikpapan-Samarinda, Tol Manado-Bitung,” tambahnya.

Sementara untuk program perumahan dan permukiman, Menteri Basuki menyatakan akan membangun 11.400 unit rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). “Diantaranya untuk penyelesaian Rusun Perkampungan Atlet di Kemayoran dan penyelesaian Rusun untuk MBR di Pasar Minggu, Pasar Rumput dan Pondok Kelapa,” tuturnya.

Kemudian untuk menurunkan backlog perumahan, ia menyatakan akan membangun 109.500 unit rumah swadaya dan 375.000 unitrumah umum (rumah tapak dan rusunami) melalui KPR FLPP.

“Kita juga akan membangun 1.900 unit rumah khusus dalam rangka penanganan paska bencana/konflik, maritim, daerah tertinggal dan perbatasan negara,” ujarnya.

Selain membangun perumahan dan rusun, Menteri Basuki juga menetapkan pengembangan kawasan permukiman sebagai program prioritas di 2017. “Di antaranya adalah penataan bangunan kawasan strategis di kawasan destinasi wisata seperti di Danau Toba, Mandalika, dan Borobudur, serta kawasan Masjid Raya Padang, Monumen Kapsul Waktu Merauke, Menara Salib Wamena dan Sail Sabang,” ujarnya.

Basuki juga menjelaskan pada tahun 2017 juga masih akan melaksanakan tugas khusus untuk melakukan pembangunan Prasarana dan Sarana Gelora Bung Karno (GBK) dan Palembang untuk mendukung Asian Games XVIII. ***