JAKARTA-Fraksi PDI Perjuangan mengaku tidak menyetujui keinginan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, kendati pemerintah memiliki kewenangan menaikkan harga. Pasalnya, langkah yang akan ditempuh pemerintah itu hanya akan menciptakan masyarakat miskin baru. “Kebijakan pemerintah ini tidak ubahnya sebagai sikap pemerintah yang tetap mempertahankan jumlah orang miskin sebanyak 55 juta orang,” ujar anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, Dolfie OF Palit dalam rapat pembahasan RAPBN-P 2013 bersama Menteri Keuangan Chatib Basri, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana dan Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu (22/5).
Sesuai amanat konstitusi, kata dia Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seharusnya untuk kesejahteraan, bukan menciptakan orang miskin baru. “Pasal 8 ayat 10 UU APBN 2013, pemerintah mempunyai kewenangan untuk menaikan harga BBM bersubsidi, tetapi kami tidak setuju dengan cara pemerintah yang mempertahankan kemiskinan dan menambah orang miskin baru,” kata Dolfie.
Menurut dia, pada draf RAPBN-P 2013, keinginan utama pemerintah ada pada upaya menaikkan harga BBM bersubsidi, sehingga pada akhirnya terjadi sejumlah penyesuaian terhadap ketidakberhasilan pencapaian target makro ekonomi. “Tetapi, kami justru tidak mendapatkan kejelasan alasan pemerintah yang ingin menaikkan harga BBM. Pemerintah juga harus mampu meyakinkan masyarakat atas kebijakan yang akan diambilnya,” tutur Dolfie.
Sejauh ini, tegas Dolfie, pemerintah kerap menumpahkan kegagalan pencapaian asumsi makro ekonomi pada perlambatan ekonomi global. “Pemerintah selalu menyerahkan kegagalannya pada global. Apa pertangunggungjawaban pemerintah terhadap ketidaktercapaian semua ini?” kata Dolfie mempertanyakan.
Dia menambahkan, pemerintah juga sempat berjanji kepada masyarakat bahwa target penerimaan pajak di tahun ini sebesar 13,6 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau sebesar 1.281 triliun rupiah. “Tahun ini itu target penerimaan kita dari sektor pajak seharusnya 13,6 persen PDB. Artinya apa? Pemerintah sendiri defisit janji terhadap masyarakat Indonesia sebesar Rp140 triliun,” tegas dia.
Pendapat yang sama disampaikan anggota Banggar, Nusyirwan Soejono. “Saya lihat kebijakan yang diambil hanya normatif saja,” kata dia.
Bahkan kata dia, tidak ada kebijakan berupa terobosan yang mengandalkan pada kemampuan ekonomi nasional. “Tadi berkali-kali Saudara Menteri bilang global berkali-kali,” jelas dia.
