JAKARTA-Pelaku usaha Indonesia mengaku prihatin dengan rezim suku bunga tinggi yang diterapkan Bank Indonesia (BI). Pasalnya, kebijakan tersebut bisa mengganggu pembangunan infrastruktur yang mengandalkan kredit perbankan.
Pernyataan tersebut seperti disampaikan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia , Suryo Bambang Sulisto usai menghadiri diskusi bertajuk Meet The Chief antara Menteri Pekerjaan Umum dan pemimpin redaksi media massa di Hotel Atlet Century Jakarta, Jumat (15/11).
Seperti diketahui, Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI memutuskan untuk menaikkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 7,50%, dengan suku bunga Lending Facility dan suku bunga Deposit Facility masing-masing naik menjadi 7,50% dan 5,75%. Kebijakan ini ditempuh dengan mempertimbangkan masih besarnya defisit transaksi berjalan di tengah risiko ketidakpastian global yang masih tinggi.
Menurut Suryo, kebijakan moneter akan mengganggu penyaluran kredit dari perbankan kepada pengembang infrastruktur. “Tentu kami sangat prihatin, karena akan berdampak pada pembanguan infrastruktur. Kalau suku bunganya naik saja, terus tidak ada gangguan terhadap kelancaran mendapatkan kredit, (kebijakan) itu masih bisa dimengerti,” papar Suryo.
Dia menegaskan, kebijakan BI yang kontraktif akan menggangu pembangunan infrastruktur yang pada akhirnya melemahkan daya saing nasional. “Kalau mengambil kebijakan ekonomi yang kontraktif dan tidak ekspansif, maka ini akan sangat memprihatinkan bagi dunia usaha,” tuturnya.
Suryo menambahkan, apabila suku bunga bank mengalami kenaikan signifikan pada 2014, maka kondisi tersebut semakin tidak menjamin adanya peningkatan infrastruktur di dalam negeri. “Kalau suku bunga naik tahun depan, kami sangat prihatin. Karena, prasyarat penting peningkatan daya saing Indonesia perlu adanya jaminan kemudahan berusaha,” tegasnya
