JAKARTA-Langkah pemerintah melakukan pemangkasan anggaran di semua kementerian terkait penghemat APBN dinilai belum optimal. Karena pemborosan tetap terjadi. Hal ini, lantaran subsidi BBM, merupakan sebagian besar adalah untuk inefisiensi, dan menyuburkan KKN di sektor energi. “Harus ada komitmen untuk mengurangi pemborosan anggaran, korupsi, dan mark up biaya-biaya di sektor energi dengan jadwal dan target-target kuantitatif yang konkret,” kata mantan Menteri Perekonomian era Gus Dur, Rizal Ramli dalam diskusi “BLSM Untuk Kepentingan Rayat Atau Parpol ?” di Jakarta, Kamis (16/5).
Salah satu langkah konkretnya, kata Rizal, misalnya dengan meningkatkan penggunaan gas dalam pembangkit listrik secara nasional dari 23 % saat ini menjadi 30 % dalam waktu dua tahun. “Kurangi penggunaan generator diesel yang merugikan PLN sampai Rp 37 triliun per tahun dengan mengalihkan ke pembangkit batubara, gas, air, dan gethernal secepatnya,” tambahnya.
Tak hanya itu, sambung pendiri Econit ini, tangap dan adili para mafia Migas yang sangat merugikan negara sekitar Rp 10 triliun per tahun, dan minta KPK untuk menyelidiki siapa saja pejabat yang disogok oleh mafia Migas selama ini
Rizal juga mengusulkan pembangunan kilang dengan kepasitas 300.000 sampai 400.000 barel dalam dua tahun. Dengan pembangunan kilang tersebut akan membuat biaya produksi menjadi lebih hemat sekaligus menghemat penggunaan devisa negara, mengurangi tekanan terhadap difisit transaksi berjalan, dan menciptakan lapangan kerja.
Dan, lanjutnya, dibarengi pula dengan meningkatkan biaya pengawasan atau cost control, dengan memperbaiki methode dan transparansi, dari kontraktor Migas sehingga mengurangi cost recovery (yang selama ini terus naik) turun 25 % dalam dua tahun.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Sutiyoso justru mendorong pemerintah untuk menaikan harga BBM disesuaikan dengan harga pasar internasional. Namun tak sepakat dengan pemberian BLSM. “Saya lihat subsidi BBM ini menjadi beban negara hingga Rp 300 triliun/per tahun atau setara 20 % dari APBN Rp 1.600 triliun. Sebaiknya memang dinaikkan sesuai harga keekonomian dunia,” paparnya
Alasannya, kata Bang Yos, kalau pemerintah menaikan Rp1000/liter tak menyelesaikan masalah. Begitu juga dengan naik Rp1500/liter tetap akan di demo masyarakat. “Jadi naikkan saja sekalian sesuai harga dunia, jadi sekali masalah bisa tuntas semuanya,” tegasnya.
Namun demikian, lanjut Bang Yos, kompensasi kenaikkan BBM itu langsung diberikan kepada 33 propinsi yang masing-masing mendapat Rp5 triliun. Total diperkirakan baru mencapai Rp155 triliun. Padahal subsidi BBM sudah mencapai Rp300 triliun. “Dari kompensasi Rp5 triliun itu, bisa dibagi dua, Rp2,5 triliun untuk perbaikan infrastruktur dan Rp2,5 triliun lagi untuk membuka lapangan kerja dan lain-lainnya,” pungkasnya. **can
