Kenapa Jokowi Perlu Menjadi Bapak UKM/UMKM Indonesia?

72

Oleh: Jarot Trisunu

Di kawasan ASEAN, Indonesia merupakan Negara yang dengan jumlah UKM/UMKM terbesar sejak tahun 2014. Menurut data BPS 2014,UMKM di Indonesia memiliki 57,89 juta unit atau 99 persen dari total jumlah pelaku usaha nasional. Meski demikian jumlah tersebut masih dibawah angka target wirausaha yang idealnya minimum 2 persen dari jumlah penduduk.

Secara prosentase, jumlah wirausaha tersebut masih kalah dibandingkan Singapura sebesar 7 persen, Malaysia 5 persen atau Thailand 4 persen.

Sementara negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang memiliki jumlah pengusaha lebih dari 10 persen dari populasi mereka.

UKM/UMKM memiliki peran sangat penting dan strategis dalam mencapai tujuan kesejahteraan bangsa.

Menurut World Bank, Indonesia sangat bergantung pada sector UKM yang terkonsentrasi pada sector perdagangan, pangan, olahan pangan, tekstil dan garmen, kayu dan produk kayu, serta produksi mineral non-logam.

Sektor UKM diperkirakan menyumbang sekitar lebih dari 50% PDB (kebanyakan berada di sector perdagangan dan pertanian) dan sekitar 10% dari ekspor.

Berbicara pada ASEAN Leaders’Interface With ASEAN Business Advisory Council (ABAC) di Manila (13 November 2017) lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa UMKM memegang peran yang sangat penting bagi perekonomian ASEAN. Sebab,96 persen perekonomian ASEAN terdiri dari UMKM.

Tak salah bila Presiden Joko Widodo sangat memahami seluk beluk dan memiliki perhatian besar pada UKM/UMKM. Sebab, sejak muda ia adalah wirausahawan tangguh.

Jokowi adalah model wirausahawan yang bisa menjadikan kewirausahaan itu sebagai model untuk diterapkan pada berbagai bidang yang lebih kompleks: Politik,Pemerintahan dan Manajemen Publik.

Dalam sejarahnya,Republik Indonesia telah memiliki Presiden dari berbagai latar belakang:pemimpin politik, aktivis, militer, ilmuwan, akademisi, pemimpin keagamaan. Tapi baru sekali ini kita memiliki seorang Presiden yang berakar dari kewirausaaahan.

Lebih khusus lagi,Jokowi bukan wirausahawan yang mendapat keberhasilan sebagai perantara ata usaha-usaha besar yang berhubungan dengan impor, atau eksploitasi pertambangan atau“usaha-usaha besar”lainnya.