Kepala Daerah Minta Jatah Saham Inalum

159
waspada.co.id

JAKARTA-Para kepala daerah di Sumatera  Utara meminta jatah saham sebesar 58,88 % yang kini masih dimiliki Jepang. Karena Sumut merupakan daerah yang kaya tenaga air dan panas bumi. “Pasca 31 Oktober 2013, kami minta saham yang sekarang dimiliki Jepang sebesar 58,88 % menjadi milik pemerintah provinsi dan kota,” kata Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho yang didampingi 10 walikota di DPR, Kamis (17/10).

Seperti diketahui, pemerintah sudah menyiapkan dana sebesar sekitar Rp7 triliun untuk menguasai sepenuhnya PT Asahan Aluminium (Inalum).

Salah satu alasannya, kata Gatot, yang kini memprihatinkan Sumut justru kekurangan energi. Apalagi Inalum yang sudah 30 tahun beroperasi di Sumatera Utara juga tak memberi manfaat bagi masyarakat setempat, meski perusahaan itu untung besar. “Setelah hampir 30 tahun diberikan ke Jepang dengan saham 58,88 %, maka suara kami bulat atas nama pemerintah dan walikota,” terangnya

Terkait dengan kesiapannya, lanjut Gatot, pihaknya telah membentuk sebuah perusahaan bernama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara. Pemerintah daerah juga akan melibatkan peran swasta nasional, sementara untuk pembiayaannya akan mendapatkan bantuan anggaran dari BNP Paribas.  “Secara organisasi kami siap, finansial juga siap ambi-alih Inlaum yang sekarang dimiliki pemerintah Jepang,” kata Gatot.

 

Sejumlah anggota Komisi VI DPR meminta pemerintah pusat untuk berbagi saham dengan pemerintah daerah di lokasi Inalum berada. Namun, Komisi VI juga meminta pihak pemerintah daerah untuk memaparkan rincian bisnis jika ingin mengganti kepemilikan saham Jepang.

Sebelumnya, DPR sempat mempertanyakan asal muasal dana Rp7 triliun tersebut. Dana sebesar itu dianggarkan dari APBN-P 2012 senilai Rp 2 triliun dan Rp 5 triliun tambahannya berasal dari APBN-P 2013.  “Saya ingin minta penjelasan soal status dana yang Rp 7 triliun, ditempatkan di mana?” tanya anggota Komisi VI dari Fraksi PKB Lukman Eddy

Sementara itu, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan dana Rp 7 triliun itu buka angka estimasi yang disiapkan pemerintah untuk mengutak-atik APBN.

Menurut Hadiyanto, dana sebesar Rp 2 triliun sudah ada dan terparkir di Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Begitu pula dengan dana Rp 5 triliun yang merupakan dana pembiayaan investasi. “Rp 2 triliun ada di PIP dan Rp 5 triliun ada di Dirjen Anggaran. Belum dikeluarkan. Anggarannya tidak ke mana-mana,” imbuhnya. **cea