JAKARTA-Kesenjangan ekonomi menjadi tantangan Indonesia ke depan dalam menjaga keutuhan NKRI. Karena kelompok kaya yang hanya sebesar 5% ternyata menguasai perekonomian nasional. “Jadi masalah Indonesia itu, bukan persoalan agama yang seperti ditakutkan. Tapi soal kesenjangan ekonomi yang terlalu dalam,” kata Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam diskusi “Penurunan Daya Beli, Kerjaan Orang Politik atau Benar Adanya” di Institute Perbanas, Kamis (7/12/2017).
Menurut Zulkifli, sangat terlihat bagaimana kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa sangat kentara. Sehingga tingkat kemiskinan begitu mencolok. “Kita bandingkan saja PBD untuk Jawa mencapai 62%, sedangkan luar Jawa khususnya Indonesia Bagian Timur (IBT) 12%,” tambahnya.
Padahal, kata Ketua umum PAN, konsep ekonomi Pancasila itu adalah senasib sepenanggungan. Malah dalam Konstitusi dinyatakan negara bersumpah untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. “Membangun ekonomi secara gotong royong. Begitu juga UUD menyebut kekayaan negara sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat,” ujarnya.
Namun yang menjadi pertanyaan, lanjut mantan Menteri Kehutanan era SBY, lokasi-lokasi pertambangan dan tanah-tanah di daerah kebanyakan dimiliki oleh para bupati. Para oknum kepala daerah kadang menjual izin-izin pertambangan kepada pengusaha asing. “Hal ini juga menjadi pemicu adanya kesenjangan di daerah. Kita punya segalanya, tapi seolah juga tak punya segalanya. Lihat saja, tambang ema dikuasai Freeport, Nikel juga dikuasai Tiongkok, Kelapa Sawit dimiliki Malaysia,” terangnya.
Bukan hanya masalah kesenjangan, namun juga kesejahteraan menjadi pertanyaan masyarakat. “Kapan kita bisa sejahtera. Saya tidak menyalahkan pemerintah yang sekarang, karena masalah ini merupakan akumulasi dari pemerintah masa lalu. Jadi tidak adil juga menyalahkan Pak Jokowi yang baru memimpin 3 tahun,” ungkapnya.
Sementara itu Rektor Perbanas Institute Prof Dr Ir Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan tantangan Indonesia untuk menjadi negara maju sangat berat. Namun apabila bisa melewati dan lulus dengan tantangan itu maka bisa terjadi. “Sekarang ini kita sudah masuk G20, dalam negara-negara yang memiliki peringkat 14,” katanya di Perbanas Institut.
Marsudi mengutip hasil penelitian PWC, bahwa Indonesia pada 2030 diramalkan akan menjadi negara maju, ranking 6 dunia negara-negara berperekonomian besar. “Hal ini kalau kita mampu mengelola bonus demografi melalui pendidikan dan sumber daya manusia. Namun kalau tak bisa malah bisa menjadi bencana demografi,” ujarnya.
