Ketimpangan Sosial Ancaman Kemajemukan Indonesia

Ketimpangan Sosial Ancaman Kemajemukan Indonesia

36
0
BERBAGI

JAKARTA-Kemajemukan Indonesia bisa terancam lantaran kesenjangan sosial masih tinggi. Apalagi kekayaan negara ini baru dikuasai oleh 40 orang dan kebijakan negara tidak berpihak kepada mayoritas yang miskin. “Karena itu kemajemukan harus terawat melalui kebijakan negara yang menciptakan rasa keadilan dan mengakomodir kepentingan rakyat, bangsa dan negara,” kata Sekjen DPP PKB Abdul Kadir Karding dalam diskusi “Esensi Hari Pahlawan, Satu dalam Kebhinekaan” bersama Sekjen DPP PPP Arsul Sani dan pakar politik kebangsaan Yudi Latif di Jakarta, Rabu (23/11/2016).

Selain ketimpangan sosial, kata Karding, tantangan lainnya adalah muncul pendatang baru dengan apa yang disebut ideologi transnasional, liberal dan lainnya. “Padahal, sejarah Islam Indonesia itu berbeda jauh dengan Islam di Timur Tengah yang masyarakatnya cenderung monogen, tidak heterogen, tidak majemuk. Inilah bagian dari masalah kita bersama,” tambah Karding.

Menurut Karding, ke depan harus mentradisikan kehidupan yang sederhana, majemuk, segala sesuatu terkait kepentingan rakyat, bangsa dan negara harus dibicarakan bersama-sama

Terkait definisi pahlawan, Karding menegaskan politisi bisa saja identik dengan negarawan. Apalagi selama politisi menjalankan tugasnya dengan etika politik dan berani membela kepentingan rakyat, bangsa dan negara, maka bisa menjadi pahlawan sekaligus negarawan. “Jadi, tidak benar kalau politisi itu berbeda dengan negarawan. Politisi itu kan hanya indentitas. Tapi, kalau dalam menjalankan tugasnya mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, maka dia adalah pahlawan sekaligus negarawan,” tegasnya

Karena itu kata Karding, kebhinnekaan itu bukan saja simbol, melainkan harus menjadi perilaku dan keteladanan untuk memperjuangkan kebersamaan, kesejahteraan, keadilan, gotong royong dan sebagainya yang sudah terbangun sejak 1908. “Sejak itu bangsa ini sudah sadar bahwa berbeda agama, suku, ras dan antar golongan, tapi tetapi bersatu untuk Indonesia yang satu,” ujarnya.

Sementara Arsul Sani menilai kepahlawanan saat ini adalah siapa saja yang melaksanakan dasar-dasar yang telah diwariskan oleh founding fathers seperti Pancasila, kebhinnekaan, dan kemajemukan bangsa ini. Sehingga yang menjadi ancaman adalah ajaran-ajaran baru dari luar. Misalnya transnasionalisme baik Islam (khilafah), maupun atas nama HAM yang keluar dari nilai-nilai kebangsaan. “Fundamentalisme itu bukan saja agama, tapi juga pemikiran-pemikiran yang liberal,” jelasnya.

Yudi Latif menegaskan yang namanya pahlawan itu kini selalu identik dengan makam pahlawan di TMP Kalibata. Benderanya merah putih. Mereka adalah bapak bangsa yang datang dari berbagai ideologi, bukan partai tertentu, tapi mereka merupakan bagian kebaikan dari bangsa ini. “Pak Harto misalnya masih debatable, apakah membawa kebaikan atau telah merobek-robek bangsa ini?” kata Yudi mempertanyakan.

Pahlawan itu mereka yang membawa kemaslahatan untuk rakyat dan menjadi perekat dan simbol persatuan nasional. Karena itu, negarawan itu harus berpikir apa yang harus diberikan kepada negara, dan bukan seperti politisi, yang selalu berpikir apa yang bisa diambil dari negara. “Politisi itu mentalnya seperti pengemis yang selalu berpikira apa yang bisa diambil dari negara,” ungkapnya.

Dulu Soekarno, Hatta, M. Nasir, Tan Malaka, para ullama dan tokoh nasional lainnya selalu hidup sederhana. Bahkan sampai tidak mempunyai rumah. “Kalau terbukti semua hidup mewah dan tidak ada yang sederhana, berarti sudah tidak ada idelogi dalam berpolitik. Dulu komunis dan sosialias sejati itu sederhana. Dengan cara itu maka kepahlawanan itu lahir,” kata Yudi.

Dengan demikian seorang pemimpin itu menurut Yudi, tutur kata dan perilakunya harus mencerminkan keadilan, keadaban dan mampu mengendalikan emosi. Bukan membakar emosi sampai melampaui batas-batas ajaran agama itu sendiri. “Kasus Ahok misalnya dia sudah meminta maaf dan memaafkan itu jauh lebih mulia. Namun, yang muncul adalah kemarahan dan kemarahan, sehingga keadaban atas ajaran agama itu sendiri sudah tidak ada,” katanya.

Dimana pasca 17 tahun reformasi ini kita masih mengalami deficit keadilan dan kebhinnekaan. “Kalau itu tidak bisa diselesaikan, maka pahlawan itu ada hanya di TMP Kalibata,” pungkasnya.