JAKARTA-Pemerintah terkesan tak serius membangun kedaulatan pangan. Buktinya, beras impor asal Vietnam masuk lagi. Padahal keuntungan impor beras ini bisa membangun dua waduk untuk irigasi pertanian. “Keuntungan impor beras itu sekitar Rp8,4 triliun, bayangkan harga impor beras Free on Board (FOB) US$350-US$375/ton, dalam setahun Indonesia impor 2 juta ton,” kata Pendiri Econit, Dr Rizal Ramli di Jakarta, Rabu, (5/02/2014).
Kecenderungan pejabat untuk membuka kran impor beras tersebut, menurut Rizal, karena dalam impor untungnya besar dan transaksi bisa dilakukan di luar negeri. Padahal, Indonesia belum tentu membutuhkan beras impor di tengah ketersediaan beras dalam negeri masih lebih dari cukup atau surplus. “Impor itu harus dilakukan dalam keadaan darurat, seperti panas berkepanjangan. Jadi, kasus impor beras ini kejam sekali, selain dikorupsi, juga memiskinkan petani, dan sebaliknya malah mensubsidi petani Vietnam,” ungkapnya.
Modus impor beras itu, lanjut Rizal, biasa dikeluarkan dulu perkiraan-perkiraan tentang kebutuhan kekurangan pangan Indonesia. Begitu diumumkan bahwa Indonesia akan impor beras 2 juta ton, maka harga pasaran beras dunia langsung naik. “Pasar beras itu tipis sekali,”
Mantan Kepala Bulog ini menegaskan kebutuhan beras di Indoensia sebenarnya cukup. Yang penting, pemerintah serius mewujudkan kedaulatan pangan melalui pertanian. “Memang investasinya mahal, terutama pembangunan sejumlah waduk. Di Sulawesi Selatan, itu daerah penghasil padi yang cukup baik. Cocok untuk membangun waduk, tanahnya landai,” ujarnya.
Sulawesi Selatan, sambung Rizal, merupakan daerah luar Jawa yang cocok untuk pertanian padi. Dengan pembangunan waduk maka bisa menambah kebutuhan pangan sampai 5 juta ton per tahun. “Kalau waduk di Jawa sudah terlalu banyak dan padat, tinggal wilayah selatan saja,” terangnya.
Rizal menambahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan itu tidak sesulit yang dibayangkan. “Hapus saja sistem kartel, lalu lakukan investasi besar-besaran terhadap pertanian dengan membangun waduk dan irigasi, perbaiki subsidi pupuk, sehingga rasio harga gabah dan pupuk, 2 : 1, agar petani beruntung dan sejahtera. Prinsipnya, pangan itu harus dikawal,” pungkasnya. **cea
