PADANG-The Ma’ruf Amin way, buku yang ditulis calon wakil presiden Kiai Ma’ruf Amin, merupakan sebuah gagasan tentang isu arus baru ekonomi Indonesia.
Ide ini berangkat dari keprihatinan akan kondisi perekonomian Indonesia sejak masa orde baru.
“Seperti ditulis di buku ini, saya prihatin kondisi perekonomian nasional waktu itu. Karena itu saya mengeluarkan isu arus baru ekonomi Indonesia,” kata Kiai Ma’ruf saat menjadi pembicara utama pada bedah buku Keadilan, Keumatan, Kedaulatan”, “The Ma’ruf Amin way” di Padang, Sumatera Barat, Jumat (8/2/2019).
Menurut dia, arus lama ekonomi yang menggunakan trickle down effect harus diganti dengan bottom up economic development. Sistem trickle down effect awalnya diharapkan dapat memberikan efek terhadap kegiatan ekonomi di bawah.
Namun, dalam kenyataannya tidak terjadi. Justru yang terjadi melahirkan konglomerat dan membiarkan ekonomi masyarakat. Akibatnya, terjadi guncangan dan kesenjangan perekonomian.
“Jadi tidak menetes ke bawah. Yang bawah semakin lemah, yang di atas semakin kuat sehingga melahirkan disparitas,” jelasnya.
Karena itu, ujar Kiai Ma’ruf, arus baru ekonomi Indonesia mencoba membalik dengan menggunakan sistem bottom up economic development atau membangun dari bawah ke atas.
Mantan Politisi PKB menegaskan ini bukan sistem baru. Namun, sudah ada dalam amanat UUD 1945 yang mengatur soal ekonomi kerakyatan. Bahkan, ujar Kiai Ma’ruf, ide ekonomi kerakyatan itu juga sudah dilontarkan jauh hari oleh tokoh Sumbar yang juga Proklamator Kemerdekaan RI Bung Hatta.
“Saya sering menyebutkan ekonomi keumatan. Ya, umat bagian terbesar bangsa. Kalau umat lemah, bangsa juga demikian, umat kuat, bangsa juga kuat.
Karena itu perlu dibangun ekonomi keumatan, ekonomi kerakyatan,” katanya.
Kiai Ma’ruf menuturkan, dalam membangun ekonomi umat itu tidak perlu membenturkan yang lemah dan kuat. Namun, dengan mengelaborasi, memitrakan dan menyinergikan yang lemah dan kuat dalam bentuk pengembangan ekonomi masyarakat.
“Ini juga sesuai dengan cita-cita bangsa sesuai sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkapnya.
Menurut Kiai Ma’ruf, sistem bottom up economic development itu akan melahirkan kebijakan yang bermanfaat. Seperti kemitraan antara masyarakat dan pemerintah. Redistribusi aset, yang tadinya aset-aset milik negara kemudian diberikan kepada ekonomi masyarakat.
“Inilah kenapa saya harus menggagas arus baru ekonomi Indonesia. Saya melihat itu sudah mulai diterapkan perubahan ini sejak 2014 oleh Presiden Jokowi. Landasannya sudah diterapkan dengan mengubah menjadi sistem menjadi bottom up economic development,” katanya.
Kiai Ma’ruf berharap ke depan pembangunan ekonomi menuju Indonesia maju dan mandiri diperbesar dan ditambah lagi. Supaya memperbesar manfaat yang ada. Menyempurnakan manfaat, dan menambah lagi kemanfaatan.
“Saya berkeyakinan ekonomi nasional akan menjadi baik,” katanya.
Jadi, ujar dia, penting bagaimana memasyarakatkan ide ini supaya menjadi gagasan yang tidak hanya di pusat tapi juga di daerah. Sehingga terjadi suatu perubahan dalam rangka redistribusi dan kemitraan dalam membangun ekonomi rakyat.
“Alhamdulillah banyak memperoleh tanggapan dan juga dukungan dari banyak pihak,” katanya.
