Oleh: Arief Poyuono
Pertumbuhan ekonomi Indonesia memasuki tiga tahun pemerintahan Joko Widodo akan mengalami perlambatan hingga mendekati dibawah 5 persen.
Hal ini terjadi akibat faktor ekonomi global yang semakin kompleks dan berbagai tantangan dari ekonomi domestik serta kondisi politik nasional yang tidak kondusif di tahun 2017 nanti.
Ketidakpastian politik ini menjadi salah satu faktor yang akan menyebabkan investor enggan untuk melakukan investasi di Indonesia.
Kasus Ahok dan kasus penangkapan aktivis pro demokrasi yang dianggap makar merupakan sebuah catatan yang bisa terus menciptakan politik nasional tidak kondusif di dalam negeri.
Aksi Bela Islam dan penangkapan aktivis dituduh makar bisa dianggap oleh investor swasta dan luar negeri sebagai bentuk dari ketidakmampuan Joko Widodo dalam mengkonsolidasi kekuatan politik yang bisa mendukung pemerintahan dengan solid dan kuat.
Karena para analis Investasi dan bisnis sangat tahu bahwa Joko Widodo sendiri belum berhasil mengkonsolidasikan parpol yang didalam dan diluar pemerintahan untuk mendukung pemerintahan.
Sebab dari pengalaman Soeharto saja Golkar yang 32 tahun di asuh dan dibesarkannya, bisa membelot ketika kekuatan people power mendesak Soeharto mundur.
Sedangkan TNI tidak juga mempertahankan Soeharto untuk tidak jatuh.
Padahal Soeharto itu sangat dekat dengan TNI. Artinya Joko Widodo sangat rentan untuk diturunkan .
Selain itu faktor ekonomi juga terancam krisis ekonomi, PHK besar besaran, rontoknya kurs rupiah terhadap mata uang asing dan pertumbuhan ekonomi yang melambat, defisit fiskal juga diperkirakan masih akan besar serta pertumbuhan kredit yang masih rendah.
Dan kondisi ini diikuti resiko peningkatan kredit bermasalah atau non performing loan, yang bisa berdampak pada gagal bayar di sektor perbankan.
Selain itu, laporan Indeks Daya Saing Global periode 2016-2017 yang dirilis World Economic Forum menunjukkan daya saing Indonesia merosot dari peringkat 37 tahun lalu menjadi peringkat ke 41 tahun ini dari 138 negara di dunia.
Ini menunjukan bahwa ekport produk barang Industri Indonesia makin tidak laku di dunia dan tidak mampu bersaing di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang menjadikan dunia seakan tanpa batas.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah akan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5 persen lewat desain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang seimbang, realistis, dan kredibel.
Tetapi APBN 2017 belum bisa diharapkan dapat menjadi pelindung ekonomi Indonesia supaya tidak terseret arus pelemahan global.
Sebab pertumbuhan ekonomi dunia cenderung bias ke bawah, sebagai dampak dari pemulihan ekonomi global yang masih berlangsung melambat dan tidak merata.
Dimana ekonomi dunia yang semula tahun ini diproyeksikan dapat tumbuh 3,5 persen harus mengalami koreksi menjadi hanya sebesar 3 persen saja.
Ini berarti lebih rendah dari realisasi pertumbuhan tahun lalu sebesar 3,1 persen.
Belum lagi kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika atau Fed Fund Rate yang diprediksi akan terjadi pada bulan Desember 2016 turut menimbulkan ketidakpastian pasar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi global.
Normalisasi kebijakan The Fed tersebut berpotensi memicu Capital Outflows.
Nah kebijakan the Fed jelas akan menciptakan pembengkakan utang luar negeri swasta dan pemerintah Indonesia akibat Rontoknya nilai kurs rupiah.
Dan Kondisi ini juga dapat memicu tekanan pada pasar keuangan, termasuk Indonesia, dan terjadi capital flight.
Upaya Pemerintah yaitu melalui anggaran yang ekspansif dengan mengandalkan peningkatan penerima negara melalui pajak dan menciptakan wajib.
Pajak baru akan sia sia juga karena justru akan berdampak pada PHK Buruh besar besaran dan produk Indonesia yang dieksport akan semakin tidak kompetitif akibat tinggi nya biaya produksinya.
Jadi tahun 2017 Joko Widodo harus bisa mencari cara untuk bisa mendinginkan suasana politik nasional dengan melakukan rekonsiliasi politik nasional untuk meminta semua tokoh bangsa termasuk para aktivis yang dituduh makar dan ditahan dibawah pimpinan Rahmawati Soekarnoputri untuk duduk bersama menghadapi ancaman krisis ekonomi yang bisa memicu lebih cepat krisis politik yang mengancam kedaulatan negara.
Jika gaya represif dan kecurigaan yang terus ada dalam politik yang bertujuan membangun negara maka akan selamanya Joko Widodo disibukkan dengan urusan politik dalam negeri dan program program perbaikan ekonomi akan terbengkalai.
Penulis adalah Wakil Ketua Umum DPP Gerindra di Jakarta
