JAKARTA-Kementerian Perindustrian meyakini Indonesia mampu menyumbangkan hingga mencapai 22 persen setelah Korea Selatan (29 persen), Tiongkok (27 persen), dan Jerman (23 persen). “Paradigma industri manufaktur global saat ini memandang proses produksi sebagai satu kesatuan antara proses pra produksi, produksi dan pasca produksi. Oleh karena itu, kita sudah tidak bisa lagi melihat produksi hanya di pabrik saja,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada Konvensi Nasional Badan Kejuruan Mesin, Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di Jakarta, Selasa (24/10/2017).
Berdasarkan data yang dirilis United Nations Statistics Division pada tahun 2016, Indonesia menempati peringkat keempat dunia dari 15 negara yang industri manufakturnya memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) lebih dari 10 persen.
Menurut Menperin, kontribusi industri terhadap PDB bisa lebih dari 20 persen, salah satu faktornya adalah kebijakan yang berlaku di negara tersebut dalam mendorong sektor manufaktur.Dari 15 negara yang disurvei, rata-rata kontribusinya hanya 17 persen. Inggris menyumbangkan sekitar 10 persen, sedangkan Jepang dan Meksiko di bawah Indonesia dengan capaian kontribusinya 19 persen. “Pembangunan sektor Industri bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan secara mandiri oleh satu atau dua lembaga, tetapi membutuhkan komitmen kuat dari seluruh komponen dan stakeholders mulai dari hulu hingga hilir, serta dari pembuat kebijakan hingga para pelaku industri itu sendiri,” paparnya.
Dengan potensi Indonesia yang dianugerahi sumber daya alam (SDA) yang sangat melimpah, Airlangga mengingatkan, menjadi suatu kewajiban bagi semua pihak untuk menggunakan SDA yang ada di dalam negeriagar dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi kemakmuran rakyat Indonesia.
Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian fokus memacu program hilirisasi industri karena membawa efek yang luas bagi perekonomian seperti peningkatan terhadap nilai tambah bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja, dan penerimaan devisa melalui ekspor. “Infrastruktur energi juga menjadi mutlak bagi peningkatan daya saing dam produktivitas industri,” ungkap Airlangga.
Misalnya gas alam, yang dibutuhkan cukup banyak industri sebagai bahan baku dalamproses produksi. Dalam hal ini, pemerintah bertekad menjaga ketersediaan dan harga gas industri yang kompetitif. “Paradigma terhadap gas pun harus diubah, agar bukan hanya sebagai komoditas tetapi juga menjadi infrastruktur penting dalam industri,” imbuhnya.
Di samping itu, Pemerintah telah berkomitmen dan sedang merealisasikan penyediaan listrik sebesar 35 ribu Megawatt (MW). Sebesar 25 persen dari target tersebut atau sekitar 8.800 MW, diupayakan dari energi terbarukan. “Dengan upaya tersebut, mulai menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif di Indonesia,” ujar Airlangga.
Berdasarkan laporan World Bank mengenai Global Ease of Doing Business 2017, Indonesia mengalami kenaikan dari peringkat 106 di tahun 2016 menjadi peringkat 91 tahun 2017. “Reformasi dalam hal prosedur memulai usaha, memperoleh akses kelistrikan, registrasi properti, memperoleh kredit atau bantuan permodalan, perpajakan, perdagangan internasional, serta penegakan kontrak adalah hal-hal yang menjadi fokus perhatian pemerintah saat ini,” tutur Menperin.
Bahkan, UNIDO mencatat, daya saing Indonesia di posisi ke 9 pada tahun 2016 dengan nilai tambah industri sebesar 225,67 miliar dolar AS dan pangsa pasar meningkat menjadi 1,83 persen. Sedangkan, merujuk data World Economic Forum terkait Global Competitiveness Index 2017-2018, memperlihatkan daya saing Indonesia secara global tahun ini berada pada posisi ke-36 dari 137 negara atau naik lima peringkat dibandingkan tahun sebelumnya yang menduduki posisi ke-41. ***
