JAKARTA – Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Haryono Umar mengungkapkan praktik suap dalam perolehan status opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait suap di Kemendes berhubungan dengan masalah integritas auditor.
Disisi lain, memang dalam kasus suap tersebut juga memanfaatkan kesempatan yang ada.
“Pencegahan korupsi bisa melalui pengendalian internal kontrol. Padahal BPK sendiri pengendaliannya berlapis, tapi bisa terkena suap, mungkin karena ada kongkalikong,” katanya dalam media briefing terkait dengan dugaan suap pembuatan opini auditor BPK atas laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Gedung 4 Kampus Perbanas, Jakarta, Rabu (31/5/2017).
Menurut Haryono, praktik suap yang dilakukan pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru-baru ini saat mengaudit Kementerian Desa dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal tidak terlepas dari keinginan lembaga yang diaudit.
“Pada umumnya lembaga yang diaudit ingin mendapat penilaian kinerja keuangan yang bagus,” tegasnya.
Dikatakan Haryono, apalagi Presiden Joko Widodo baru-baru ini meminta lembaga maupun instansi pemerintah memiliki opini WTP.
Status itu merupakan bukti aparat pemerintah telah memberikan layanan publik yang benar dan transparan atas pajak yang diterima negara.
“Akibat kesempatan dan faktor integritas inilah yang membuat mereka terlibat dalam praktik suap,” ujarnya.
Hanya saja, kata Ketua Lembaga Anti Fraud (Latifa) Perbanas Institute ini, pimpinan lembaga menyalahartikan permintaan presiden dengan mengambil jalan pintas dan berupaya menyuap auditor untuk mendapatkan satus WTP.
“Bisa juga motivasi untuk mendapatkan status WTP itu untuk karir pejabat yang berkepentingan,” jelasnya.
Menurutnya, penyelewengan opini WTP akan membuat keputusan penganggaran menjadi salah dan bisa berdampak fatal atas keputusan yang dibuat.
“Apalagi status WTP itu paling tinggi,” ucapnya lagi
Diakui Haryono, praktek suap ini merupakan warisan budaya Indonesia di zaman dahulu yang sebenarnya membuat permasalahan korupsi di Indonesia semakin berat.
“Kita tidak terbiasa dengan tertib, warisan kita di jaman dahulu gagal membuat kita untuk berdiri sendiri,” ujar Haryono.
Itu pula, lanjut Haryono, yang membuat intergritas diri setiap masyarakat Indonesia mudah digoyang dan dipengaruhi untuk melakukan tindakan korupsi. ***
