KPK Didesak Tingkatkan Status Dirut PLN Dalam Kasus Sewa Kapal Turki

139

Penjelasan dia, ada dugaan bahwa keuangan perseroan sedang sulit karena besarnya pembayaran pokok dan bunga pinjaman.

Sempat beredar salinan surat bernomor S-781/MK.08/2017 yang bersifat penting dan segera yabg ditujukan kepada Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri ESDM Ignasius Jonan. Surat ditembuskan juga kepada kepala Kantor Staf Kepresidenan, direktur utama PLN dan dewan komisaris PLN.

Surat yang diteken dan berstempel Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu menyoroti sejumlah hal. Pertama, soal gagal bayar utang yang dialami perseroan. PLN disebut terus mengalami kerugian. Kedua, soal beban target proyek 35 ribu MW yang perlu direvisi.

“Jangan sampai Sofyan Basir menjadi duri di pemerintahan Jokowi. Sofyan Basir cuma pintar bikin utang saja. Menteri keuangan saja tidak percaya dengan kinerja dia,” tegas Sayed.

Karena itu tegas Sayed, rumor soal Sofyan Basir menjadi calon kuat dirut PT Pertamina (Persero) juga mesti dibendung. Sebab, untuk memimpin PLN saja Sofyan Basir dinilai telah gagal, apalagi memimpin Pertamina.

“Kalau menteri BUMN tidak segera mencopot dia dari kursi dirut PLN, jangan sampai KPK yang mencopot jabatan Sofyan Basir kalau sudah jadi tersangka. Dia juga jangan dimasukkan sebagai kandidat calon dirut Pertamina, pasti nanti bermasalah,” pungkasnya.