JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menemukan indikasi kuat kerugian negara dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Dengan demikian, lembaga antirasuah ini pun menegaskan penyelidikan kasus ini akan dihentikan. Sejurus kemudian, ucapan terima kasih kepada KPK pun meluncur dari mulut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. “Data BPK belum cukup indikasi kerugian negara. Jadi penyidik kami tidak menemukan perbuatan melawan hukumnya. Nah oleh karena itu jalan satu-satunya kita lebih baik mengundang BPK, ketemu dengan penyidik kami,” kata Agus Rahardjo di sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/6).
Dalam rapat itu, Komisi III DPR RI mencecar sejumlah pertanyaan terhadap KPK soal kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Sebagian besar fraksi mempertanyakan pernyataan KPK bahwa penyelidikan kasus sumber waras tidak dapat dinaikkan ke tahap penyidikan.
“Kalau dari situ (hasil pemeriksaan) kan berarti (kasus) sudah selesai. Perbuatan melawan hukumnya selesai,” imbuhnya.
Agus mengatakan, KPK akan segera mengundang BPK, “Dalam waktu dekat inilah (mengundang BPK), apakah minggu depan atau minggu berikut, pokoknya sebelum Hari Raya,” imbuhnya.
Agus menjelaskan proses pengusutan kasus ini KPK berlangsung lama karena perlu pendapat ahli. Dia mengaku ada beberapa ahli yang didatangkan KPK misalnya dari UI, UGM, dan MAPI. “Mengundang itu, dan menyandingkan dengan temuan-temuan BPK. Nah tapi kami perlu hati-hati tidak semua saran kita putuskan iya. Makanya tadi saya bilang mau ketemu lagi dengan satu instansi, itu kita pengen undang BPK untuk ketemu dengan penyidik kita,” tuturnya.
Sedangkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan, BPK memaparkan temuan ada kerugian negara 190 miliar. Namun dari pendapat ahli yang dihimpun KPK tak ada. “Dari penilai independen, ada selisih dari harga yang dibayarkan pemprov sekitar 10 miliar. Dari 90 miliar hasil penilaian independen ada 10 miliar, mana yang benar nanti kita telaah,” kata Alex.
Seperti diketahui, hasil audit BPK menyebut pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras terindikasi merugikan negara hingga Rp 191 miliar. Temuan tersebut tertera dari hasil audit BPK terhadap pembelian sebagian lahan rumah sakit itu pada APBD Perubahan 2014.
Gubernur Ahok hakul yakin KPK tak keliru dan sudah bekerja secara profesional. “Ya, saya terima kasih, berarti memang enggak ada yang salah kok,” kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (14/6).
Menurut Ahok, kesimpulan KPK memang sudah seharusnya demikian. Sebab, ia merasa tidak berperan dalam menentukan nilai jual objek pajak (NJOP) lahan seluas 3,64 hektare itu. “Salah di mana? Pembelian kayak gitu yang nentuin NJOP, posisi sertifikat, bukan saya, yang nentuin zonasi NJOP juga bukan saya, peninggalan dari dulu,” jelasnya.
Ahok tidak ingin secara langsung menuding ada oknum dari BPK sengaja bermain untuk menjatuhkan Ahok. Bekas Bupati Belitung Timur itu mengatakan, publik sudah bisa menilai BPK dengan pengungkapan fakta dari KPK. “Ya enggak tahu kamu tafsirkan sendiri saja. Aku mana mungkin mau ribut sama orang kalau orang benar,” ungkap.
