Krisis Ekonomi Tetap Bayangi Indonesia Tahun 2014

Monday 23 Dec 2013, 8 : 24 pm
by

SURABAYA-Krisis ekonomi masih terus membayangi  Indonesia di penghujung 2013 bahkan diperkiarakan akan terus berlanjut hingga pada tahun 2014.

Krisis ekonomi tidak terelakan setelah pemerintah tidak melakukan langkah drastis dalam memulihkan ekonomi.

Hal ini sudah hampir pasti akan terus menekan nilai tukar Rupiah.

Pengamat Ekonomi Center of Reform on Economics (CORE)  Henry Saparini mengatakan merosotnya nilai tukar akan membebani ekonomi rumah tangga karena banyaknya komoditas, bahkan hingga kebutuhan dasar seperti beras dan garam, yang diimpor sehingga menguras devisa nasional.

Pada minggu kedua bulan Desember 2013, nilai tukar Rupiah terhadap US dollar tembus Rp 12.250.

“Dulu sebagian dari kita merasa senang dengan merosotnya nilai tukar karena membuat kinerja ekspor yang lebih baik akibat selisih kurs dan permintaan yang meningkat. Namun, dengan krisis yang masih terjadi di Eropa, pasar ekspor Indonesia menyusut drastis sehingga penurunan nilai Rupiah urung menjadi “blessing in disguise” bagi rakyat Indonesia”, ujarnya, Senin (23/12).

Dia mengatakan, krisis pasokan komoditas strategis selalu dijawab dengan impor, menggambarkan pemerintahan yang mencari jalan pintas dan bukan tidak mungkin mencari rente dari kebijakan impor tersebut.

“Saat ini Indonesia tercatat sebagai negara dengan volume impor yang tinggi. Kenyataan ini sungguh ironis, mengingat Indonesia adalah negara yang cukup lengkap sumber daya alamnya. Ketergantungan terhadap impor membuat neraca perdagangan Indonesia semakin terpuruk,” ungkapnya.

Kementerian Perdagangan memperkirakan defisit neraca perdagangan akan berada di level USD 6 – 8 miliar  pada akhir 2013. Pada 2014 dapat dipastikan defisit ini akan lebih besar lagi.

Tingginya impor BBM menjadi salah satu sumber defisitnya neraca perdagangan.

Menurut dia, pemerintah selalu menggantungkan pada impor untuk urusan makan rakyat.

Impor bahan pangan dan beberapa komoditas yang sebenarnya dapat diproduksi dalam negeri bahkan menjadi barang ekspor, kali ini semakin memberatkan perekonomian.

“Selain impor BBM yang menyebabkan tingginya nilai dan volume impor, hingga hari ini Indonesia masih impor beras dari Thailand dan Vietnam,” tegasnya.

Saat ini Indonesia memiliki lebih dari 28 juta rakyat yang miskin.

Ketahanan nasional untuk sektor pangan mutlak dibutuhkan.

Pemerintahan yang akan segera usai ini harus berusaha menyelamatkan sektor tersebut dari permainan oknum-oknum.

Beberapa tahun terakhir, Indonesia kehilangan petani dalam jumlah besar.

Ia menegaskan, sudah semestinya pemerintah melakukan proteksi sumber-sumber pangan yang kini mulai menyusut.

Guncangan ekonomi Indonesia di akhir 2013 dapat dikatakan cukup parah dan bahkan berdasarkan statistik, kondisi Indonesia sekarang ini berada di level terendah semenjak krisis 1997-1998.

“Di bawah kepemimpinan kabinet “jalan pintas” ini, Indonesia hanya menjadi pasar bagi orang lain. Devisa terhisap oleh impor barang-barang yang sebenarnya bisa kita produksi sendiri sekiranya pemerintah berkomitmen dan konsisten menjalankan kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi di tahun 2014 dikhawatirkan menurun di bawah 6% yang berakibat pada menurunnya penciptaan lapangan pekerjaan dan penerimaan negara dari pajak.

Gulungan masalah inilah yang mengakibatkan tidak terasa adanya peningkatan kesejahteraan yang signifikan, walaupun ekonomi Indonesia terasa menggeliat oleh konsumsi dalam negeri.

Pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan dalam APBN sebesar 6% telah dipastikan oleh kalangan pemerintah, BI dan pengamat tidak akan tercapai dan diperkirakan hanya akan berkisar antara 5,6 – 5,8%.

Pemerintah juga telah merevisi realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2013.

Pada tahun inilah kita terpuruk di angka pertumbuhan di bawah 6% selama tiga tahun terakhir.

Selain faktor global, sejatinya problem terbesar pertumbuhan ekonomi kita berasal dari dalam negeri yang sejak dulu tidak diambil keputusan tegas untuk menyelesaikannya.

Konsumsi energi dan kebijakan subsidi yang menguras devisa dan membuat masyarakat boros BBM, ekspor yang masih bernilai tambah rendah karena berasal dari bahan mentah, impor komoditas strategis karena pemerintah tidak berusaha menegakkan kebijakan pertanian dan peternakan untuk menjaga kesimbangan pasokan kebutuhan konsumsi saling mengkait menghasilkan kualitas pertumbuhan yang rendah sehingga rentan oleh terpaan faktor-faktor eksternal.

Menurunnya pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan menurunnya penciptaan lapangan kerja dan menurunnya penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang sangat dibutuhkan untuk membiayai pembangunan.

Penurunan pertumbuhan ekonomi menghasilkan sejumlah akibat yang berujung pada kegagalan pembangunan dan tidak tercapainya kesejahteraan rakyat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Kartu Pekerja Urusan Kementerian Teknis Bukan Kemenko

BANYUWANGI-Kartu Pra Kerja yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata

Lady Paritta, Siswi Berprestasi SMAN 28 Kabupaten Tangerang

TANGERANG-Meski bukan menjadi penentu kelulusan siswa, Ujian Nasional Berbasis Komputer