JAKARTA-Koalisi masyarakat sipil Indonesia yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Lawan Neokolonialisme dan Imperialisme (Gerak Lawan) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk segera menyelamatkan perekonomian Indonesia dari dampak krisis ekonomi global dengan tidak mengikatkan komitmen yang merugikan dan memperparah ekonomi nasional dalam forum APEC Oktober ini. Hal ini karena KTT APEC yang berlangsung 1-8 September 2013 di Nusa Dua, Bali lebih banyak mendorong kepentingan ekonomi Negara-negara industri melalui 3 agenda yang diusung, yaitu agenda pertumbuhan dunia, agenda konektivitas, dan agenda Bogor goals yang mendorong liberalisasi perdagangan. Agenda Bogor menjadi dasar bahwa investasi dan perdagangan merupakan hal yang penting untuk pertumbuhan ekonomi kawasan untuk seluruh Negara anggota APEC. “Kami minta, Presiden Indonesia untuk tidak menjadikan agenda konektivitas APEC sebagai ajang menambah utang Negara dan pengambil-alihan sumber-sumber daya ekonomi rakyat ke tangan korporasi swasta,” ujar Direktur Eksekutif Institute Global Justrice (IGJ), M. Riza Damanik dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (7/10).
Misalnya, apa yang disepakati dalam pertemuan Para Menteri Keuangan Negara Anggota APEC pada 20 September 2013 merupakan resep-resep ekonomi yang didorong oleh Negara maju dalam forum G-20 di St.Petersberg, Rusia untuk menyelamatkan ekonominya yang saat ini semakin menunjukan pelemahan. Ada beberapa point kesepakatan yang kemudian menjadi fondasi dalam seluruh pertemuan APEC, yaitu (1) stabilisasi fiscal untuk mendorong pertumbuhan dan investasi, (2) memfasilitasi investasi infrastruktur yang melibatkan sektor swasta melalui mekanisme Public Private Partnership (PPP) guna mendukung agenda konektivitas, dan (3) pembukaan pasar melalui pelarangan tindakan proteksi dan maksimalisasi kerjasama ekonomi regional (Free Trade Agreement) serta mekanisme perdagangan multilateral di WTO.
Indonesia, melalui Menteri Keuangan Chatib Basri yang menjadi Ketua dalam pertemuan tersebut, telah mengikatkan komitmennya untuk segera melaksanakan kesepakatan yang dicapai. Oleh karena itu, menjadi tidak aneh ketika Pemerintah Indonesia banyak mendorong agenda-agenda yang berbau liberalisasi dalam forum APEC. Seperti, ambisi Pemerintah Indonesia yang akan memastikan Paket Bali WTO dapat disepakati terlebih dahulu dalam forum APEC sebelum dibawa ke KTM 9 WTO Desember nanti di Bali.
Paket Bali WTO berisi mengenai perjanjian-perjanjian yang hendak diambil keputusannya di KTM 9 WTO seperti: Trade Facilitation, Pertanian tentang Public Stock Holding, dan Paket Pembangunan Negara Kurang Berkembang. Pencapaian kesepakatan tentang Paket Bali dalam KTM 9 WTO nanti akan menjadi sangat penting bagi Negara-negara maju, karena akan segera melegitimasi mekanisme baru tentang Trade Facilitation di dalam WTO sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memiliki sanksi. Trade Facilitation merupakan kunci dari seluruh agenda pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang disusun di dalam agenda APEC.
Namun, melihat perkembangan situasi ekonomi hari ini di Indonesia, dorongan Pemerintah Indonesia di dalam forum APEC hanya akan membawa Indonesia ke dalam jurang krisis yang semakin dalam. Terjadinya peristiwa depresiasi mata uang di beberapa Negara berkembang, seperti Indonesia, India, Thailand, dan Filipina akibat kebijakan ekonomi AS dalam menyikapi krisis telah mengkoreksi pertumbuhan ekonomi Asia yang sebelumnya di 2013 diharapkan mencapai 6,6% turun menjadi hanya 6%. Hal ini berdampak pada pertumbuhan perekonomian nasional yang semakin melambat.
Misalnya, hingga hari ini belum terlihat tanda-tanda penguatan ekonomi nasional. Walaupun BPS mengumumkan terjadi surplus perdagangan sebesar US$ 132 Juta per Agustus 2013, tetapi perlambatan kinerja ekspor masih terjadi, bahkan semakin menunjukan perlambatannya. Data BPS Agustus 2013 menunjukan bahwa terjadi penurunan nilai ekspor sebesar 12,77% di bulan Agustus 2013 dari nilai Juli 2013, yakni dari US$ 15,08 Miliar per Juli menjadi hanya sekitar US$ 13,16 Miliar per Agustus. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan nilai ekspor non-migas.
Bahkan klaim Pemerintah Indonesia semakin tidak benar terhadap surplus perdagangan dimana sebenarnya penurunan nilai impor bukan karena pemerintah berhasil menekan impor migas, tetapi karena penekanan nilai impor non-migas akibat pelemahan nilai rupiah sehingga industri membatasi kegiatan impornya. Penurunan Nilai impor migas pada Agustus 2013 hanya sebesar US$ 472,2 juta atau 11,41% dibandingkan non-migas yang mencapai US$ 3916,4 juta (29,49%).
Dengan situasi ini, maka agenda APEC yang akan membuka dan meliberalisasi pasar keuangan, investasi, dan perdagangan akan semakin memperparah ekonomi Indonesia. Terlebih lagi diplomasi culas yang dilakukan Negara-negara maju dengan memastikan seluruh resepnya diadopsi dan disepakati dalam rantai pertemuan internasional, yaitu G-20, APEC, dan WTO yang hanya akan memaksa Indonesia untuk tunduk pada komitmen yang telah ada. “Kami minta agar Presiden Indonesia untuk tidak menjadikan agenda konektivitas APEC sebagai ajang menambah utang Negara dan pengambil-alihan sumber-sumber daya ekonomi rakyat ke tangan korporasi swasta. Rakyat Indonesia dan rakyat sedunia serta gerakan sosial untuk menolak agenda liberalisasi perdagangan dunia yang digagas dalam pertemuan G20, APEC, WTO, dan ASEAN,” ujar Direktur Koalisi Anti Utang, Dani Setiawan.
