Kualitas Pendidikan Bikin Daya Saing Indonesia Anjlok

38
Sri Mulyani
Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA-Pemerintah mengakui indikator kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi penyebab penurunan peringkat Indonesia untuk daya saing ekonomi global yaitu dari posisi 45 menjadi 50 berdasarkan laporan World Economic Forum 2019.

Pendidikan masyarakat Indonesia yang mayoritas hanya berakhir pada level sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) tersebut perlu ditingkatkan agar bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.

“Masalah fundamental struktural di Indonesia yang mayoritas hanya lulusan SD dan SMP serta kualitas pendidikan yaitu hasil skor dilihat dari tes atau talent management memang menunjukkan kemampuan kita perlu ditingkatkan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati DI Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat, (11/10/2019).

Lebih jauh Sri Mulyani menjelaskan pemerintah telah menyiapkan beberapa langkah yang diharapkan dapat secara efektif memperbaiki kualitas pendidikan dengan cepat dan tepat sehingga bisa segera menghasilkan masyarakat berkualitas.

Pertama, pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 telah mengalokasikan dana sebesar Rp508,1 triliun untuk sektor pendidikan yang berasal dari belanja pemerintah pusat Rp172,2 triliun, TKDD Rp306,9 triliun, dan pengeluaran pembiayaan Rp29 triliun.

Ia menyebutkan melalui anggaran tersebut pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap penerapan APBN pada tahun sebelumnya seperti mengenai kurikulum, proses belajar dan mengajar, dan guru, sehingga bisa diperbaiki pada tahun berikutnya.

“Kita perlu melakukan evaluasi bersama apa efektivitasnya dan bagaimana memperbaiki hasil dari keseluruhan anggaran yang sudah dialokasikan untuk pendidikan tersebut,” katanya.

Kedua, pemerintah akan terus memberikan insentif kepada daerah agar mereka bisa turut berkontribusi dalam memperbaiki dan meningkatkan pendidikan karena mayoritas anggaran untuk pendidikan itu dikelola oleh pemerintah daerah.

Ketiga, pemerintah membantu dengan memberikan insentif fiskal yaitu melalui peranan dari swasta untuk bisa melakukan pelatihan vokasi dan magang sehingga kualitas SDM masyarakat Indonesia semakin membaik.

Terakhir, pemerintah juga akan terus memantau dan meningkatkan pembangunan sekolah hingga kampus melalui anggaran belanja di kementerian/lembaga seperti Kementerian Agama dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR).

“Kita juga mendiversifikasikan pembiayaan kita sehingga kita mampu bisa membangun fasilitas pendidikan secara lebih cepat melalui public private partnership,” tuturnya.