KWI, PMKRI dan GMKI Antusias Dampingi Masyarakat Adat Berjuang dari Himpitan Kapitalis

16
Danau Toba
Masyarakat Adat Lamtoras Sihaporas dari kawasan Danau Toba di Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara meminta pendampinginan Ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Pastor Aegidius Eko Aldilanto OCarm (kedua dari kanan) di kantor KWI, kawasan Cikini, Jakarta, Senin (7/10/2019) siang. Warga didampingi Pengurus Pusat PMKRI dan Pengurus Pusat GMKI.

JAKARTA-Masyarakat adat banyak yang tergusur, tersakiti, dan teraniaya. Di antara mereka bahkan ada sesama saudara saling bermusuhan. Sebagian ada yang sungguh-sungguh berjuang, sedangkan lainnya, rela mengkhianati saudara sendiri demi mendapatkan harta duniawi, seperti uang, lalu mengabaikan Tuhan.

Demikian mengemuka dalam pertemuan masyarakat adat dari Desa/Nagori Sihaporas, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, saat bertemu dengan Sekretaris Eksekutif Komisi Keadilan dan Perdamaian Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Pastor Aegidius Eko Aldilanto OCarm di kantor KWI, kawasan Cikini, Jakarta, Senin (7/10/2019) siang.

“Kami banyak mendampingi masyarakat adat di berbagai tempat, seperti Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur. Umumnya masyarakat adat tidak berdaya menghadapi perusahan besar, kapital yang bukan saja banyak uang tetapi punya kuasa,” ujar Romo Eko, sapaan Pastor Aegidius Eko Aldilanto.

Persoalan yang banyak muncul, terjadi perpecahan di tengah komunitas sendiri, oleh karena berbeda kepentingan. Lazimnya ada masyarakat yang ingin sungguh-sungguh memperjuangkan tanah ulayat dan adat-istiadat. Tetapi ada saja dari dari yang pro-kapitalis, dengan berbagai alasan.

“Kita tidak bicara benar atau salah, tapi kita melawan kapitalis. Apalagi terkait uang. Uang perlu, tetapi jangan gara-gara uang, Tuhan pun dibohongi. Jangan gara-gara uang, kau korbankan saudaramu,” ujar Romo Eko.

Bagaimana, kata Romo Eko, hukum adat harus dipertahankan, walaupun perusahaan¬†bergerak. Sebab, secara sosial-budaya, keberadaan masyarakat adat adalah fondasi keberagaman nusantara, sehingga wajib dijaga dan dilestarikan. “Dan masyarakat adat nusantara yang baik, akan menjadi benteng terhadap praktik kehidupan anti-toleransi yang marak saat ini,” ujar Romo Eko.

Tetua dan pengurus Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (Lamtoras) mengadu dan memohon bantuan Komisi Keadilan dan Perdamaian Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).

Tampak Ketua Umum Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas Judin Ambarita atau Ompu Sampe, bersama Wakil Ketua Umum Lamtoras Mangitua Ambarita (Ompu Morris) dan Ketua Panitia Pengembalian Tanah Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Eddy Hasryanto Ambarita, serta beberapa orang perantau asal Sihaporas.

Mereka didampingi Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) dan Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Indonesia (PP GMKI).