JAKARTA- Langkah pemerintah mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 dengan memangkas subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) masih normative. Bahkan, kebijakan ini membuktikan pemerintah miskin terobosan. Padahal, pemerintah seharusnya bisa menghasilkan kebijakan terobosan dalam mengamankan APBN, tanpa menaikkan harga BBM bersubsidi dan merevisi asumsi makro. “Waktu dalam pemaparan semua biasa-biasa saja, yang muncul adalah pola tradisional. Ini terlihat ketergantungan kita terhadap situasi internal dengan kebijakan yang defensif, dan selalu alasannya karena ekonomi dunia tidak menentu,” kata Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Nusyirwan Soejono saat ditemui disela-sela Rapat Badan Anggaran DPR di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu (22/5).
Sebelumnya, Mentri Keuangan, Chatib Basri memaparkan soal revisi asumsi makro akibat kenaikan harga BBM bersubsidi antara lain pertumbuhan ekonomi yang tadinya diasumsikan 6,8 persen dalam APBN 2013 turun menjadi 6,2 persen dalam RAPBNP 2013, inflasi dari 4,9 persen menjadi 7,2 persen, serta nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dari Rp9300 menjadi Rp9600.
Pemerintah juga menganggarkan dana kompensasi berupa bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebesar Rp11,6 triliun, tambahan dana untuk pembangunan infrastruktur dasar Rp6 triliun dan dana-dana lain untuk beras miskin dan beasiswa bidik misi.
Menurut dia, rancangan APBN Perubahan 2013, seperti apa yang dijelaskan Menteri Keuangan Chatib Basri sangat normatif, seperti adanya penambahan pinjaman luar negeri sebesar lebih dari Rp200 triliun serta penurunan penerimaan pajak. “Termasuk menaikan harga BBM bersubsidi,” jelas dia
Nusyirwan menambahkan, fraksi PDI Perjuangan tetap pada pendiriannya yaitu menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, yakni dengan mendorong pemerintah mencari alternatif lain dalam mengamankan APBN 2013. Pasalnya, langkah yang akan ditempuh pemerintah itu hanya akan menciptakan masyarakat miskin baru. “Kebijakan pemerintah ini tidak ubahnya sebagai sikap pemerintah yang tetap mempertahankan jumlah orang miskin sebanyak 55 juta orang,” jelas dia
