JAKARTA-Layanan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan atau Financial Customer Care (FCC OJK) hingga April 2016 telah menerima layanan sebanyak 62.157 yang terdiri dari 39.900 pertanyaan (64,2%), 18.464 informasi (29,7%) dan 3.793 pengaduan konsumen (6,1%). Dari sejumlah pengaduan tersebut, telah diselesaikan sebanyak 91%.
Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti S. Soetiono menjelaskan komposisi pengaduan terdiri dari 2031 pengaduan di sektor perbankan, diikuti oleh pengaduan di sektor perasuransian 980 dan sektor lembaga pembiayaan 458 pengaduan. “Sedangkan sektor pasar modal 118 pengaduan,” ujar Kusumaningtuti disela-sela a acara peringatan Hari Konsumen Nasional 2016 yang berlangsung di Lapangan Banteng Jakarta, Selasa (26/4).
Pada peringatan Hari Konsumen Nasional ini, OJK berpartisipasi membuka gerai layanan konsumen di lokasi kegiatan dan juga mengadakan pertemuan dengan Direksi Lembaga Jasa Keuangan untuk persiapan penerapan standardisasi penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa di masing-masing lembaga jasa keuangan.
Menurutnya, peringatan Hari Konsumen Nasional bagi OJK merupakan momentum untuk menjadikan konsumen keuangan lebih memahami hak dan kewajibannya serta mengetahui manfaat dan risiko dari produk dan layanan keuangan yang digunakannya. “Konsumen yang cerdas dan mandiri di sektor keuangan pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi sektor keuangan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional,” terangnya.
Sejak Januari 2013, berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, lembaga ini diberi amanat untuk melindungi konsumen keuangan dan masyarakat dalam rangka mewujudkan stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sejak tahun 2013, untuk keperluan konsumen keuangan, OJK telah melakukan beberapa program antara lain membentuk Integrated Financial Customer Care (FCC OJK) yang memberikan layanan berupa menjawab pertanyaan, menerima informasi, dan menangani pengaduan seputar produk dan layanan jasa keuangan. Selain itu, OJK juga membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sebagai wadah penyelesaian sengketa di luar pengadilan antara konsumen dengan lembaga keuangan yang melayani secara cepat, mudah diakses, adil dan murah. “Kami juga membangun dan mengembangkan pengaturan dan pengawasan perlindungan konsumen (market conduct supervision) bersama dengan pengawasan berdasarkan kehati-hatian (prudential supervision) dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat (market confidence) di sektor jasa keuangan,” terangnya..
Lebih lanjut dia menjelaskan, OJK juga telah mengumumkan Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) untuk semua sektor jasa keuangan, yaitu Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI) dan Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI). “Keenam LAPS saat ini telah beroperasi dan melayani konsumen di sektor jasa keaungan. Adapun layanan LAPS berupa mediasi, ajudikasi dan arbitrase,” tuturnya.
Dalam rangka implementasi market conduct, OJK telah melaksanakan penilaian perilaku secara mandiri (self assesment) dengan tingkat kepatuhan awal sekitar 70% oleh lembaga jasa keuangan. Selain itu, OJK telah melakukan pengawasan tematik (thematic surveillance) sejak tahun 2015 dengan tema unit link, kredit mikro, dan pelaksanaan penyelesaian pengaduan di internal lembaga jasa keuangan. “Melalui pengawasan tematik ini diperoleh profil dan analisis perilaku lembaga jasa keuangan sebagai masukan untuk penyusunan kebijakan,” pungkasnya.
