JAKARTA-Pemerintah sedang melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang mendasari lahirnya mobil low cost green car (LCGC). Alasannya keberadaan LCGC ternyata di lapangan tak sesuai harapan. “Kementerian Keuangan akan menyiapkan data pendukung bagi pemerintahan baru mendatang guna memutuskan nasib insentif pajak di kendaraan itum,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Andin Hadiyanto di Jakarta.
Menurut Andin, pemerintah sebenarnya berharap LCGC awalnya mampu menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Karena LCGC menggunakan BBM non subsidi. Namun ternyata pemilik LCGC malah membeli BBM subsidi.
Lebih jauh Andin menambahkan pemerintah menginginkan LCGC untuk kegiatan ekspor. Apalagi pemerintah menargetkan kebijakan ekspor minimal mencapai 10% dari total produksi. Namun, ekspor LCGC jauh dari syarat minimal.
Saat ini, sambung Andin, Kemkeu terus berkomunikasi dengan Kementerian Perindustrian (Kemperin) untuk mengetahui perkembangan penerapan kebijakan LCGC. “Yang jelas keputusan cabut atau tidak urusan pimpinan (presiden),” ungkapnya
Seperti diketahui, Presiden terpilih Jokowi beberapa waktu lalu, menegaskan tidak akan menjual mobil LCGC pada masa pemerintahannya. Salah satu alasannya kemungkinan, dianggap sumber pemborosan BBM bersubsidi dan biang kemacetan. (ek)
