Listrik di Nias Putus, Dirut PLN Harus Mundur

Listrik di Nias Putus, Dirut PLN Harus Mundur

0
BERBAGI
Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Baasir/ dok viva

JAKARTA-Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean mendesak Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Baasir mengundurkan diri dari jabatannya. Hal ini terkait ketidakmampuannya  menyelesaikan masalah antara PLN dengan American Power Rental (APR) yang berujung pada pemutusan aliran listrik di Nias. “Sebaiknya Sofyan Baasir segera meletakkan jabatannya. Jangan lagi negara ini diurus oleh orang orang tidak mampu,” desak Ferdinand di Jakarta, Selasa (5/4).

Beberapa hari ke belakang, warga Nias, Sumatra Utara, mulai kesal dengan pemadaman listrik di wilayahnya. Hal ini membuat banyak aktivitas warga Nias terhambat.

Menurutnya, kasus pemutusan listrik yang dilakukan sepihak oleh pihak APR menunjukkan ketidak mampuan jajaran direksi PLN mengantisipasi situasi terburuk. Karena itu, situasi ini  harus dipertanggungjawabkan dengan tindakan profesionalisme. “Ini bukan masalah yang ujug ujug atau tiba tiba ada, tapi sudah merupakan masalah yang lama. Tetapi ternyata Dirut PLN tidak mampu menyelesaikan masalah ini hingga masyarakat yang jadi korban,” terangnya.

Dia mengatakan tindakan yang dilakulan oleh APR memang sudah tidak bias ditoleris ajar dan semena mena. Masalah pembayaran yang tertunggak mestinya tidak dijawab dengan pemutusan aliran listrik.

Semestinya ujar dia APR harus berpikir dampak dari perbuatannya kepada rakyat banyak. “Kami mendesak PLN segera menuntut APR secara perdata atas kerugian yang pasti timbul akibat sikap APR. Perbuatan tidak menghargai negara ini harus diganjar dengan sikap tegas dan keras dari pemerintah atau PLN. Tuntut APR atas pelanggaran kontrak,” tegasnya.

Untuk mengatasi pemadaman yang terjadi, Ferdinand menyarankan agar  PLN sebaiknya segera menggeser pembangkit diesel lain atau MVPP yang disewa kearah Sumut dan Nias. “Kasihan rakyat kita harus gelap gulita. PLN harusnya punya skenario yang sudah siap untuk menghadapi hal hal tak terduga seperti ini. Jika tidak punya skenario, artinya memang Direksi harus mundur karena tidak siap untuk melayani publik secara baik,” pungkasnya.