Logistik Pemilu Dinilai Masih Amburadul

38
viva.co.id

JAKARTA-Laporan berbagai daerah menunjukan banyak masalah terkait surat suara, mulai sobek, jumlah tak sesuai, dan tulisan kurang. Bahkan sudah ada yang telah diberi tanda pada calon tertentu.┬áBerdasarkan penelitian sementara Formappi, Jakarta pusat misalnya menemukan 181 surat suara rusak, Kendal 3200 surat suara yang rusak, Blitar 1211 surat suara rusak, Badung 4501 surat suara rusak, Sragen, 400 surat suara rusak, Sumenep, 300 surat suara rusak, Poso, 11.869 surat suara rusak. Kota Makasar, 1500 surat suara rusak dan Nias, 700 surat suara rusak.┬áDi Papua 26000 surat suara dinyatakan rusak karena kapal pengangkut mengalami kecelakaan. “Ada sejumlah indikasi yang ditemukan terkait kerusakan tersebut. Umumnya ditemukan sobekan atau tinta yang merembes di kertas sehingga mengotori surat suara yang akan digunakan,” kata peneliti Formappi, Lucius Karus dalam siara persnya, Senin, (10/3/2014).

Sementara yang ditemukan KPUD Jakarta Pusat, jenis kerusakan yang paling banyak ditemukan adalah surat suara yang telah dicoblos pada salah satu calon tertentu.

Lebih jauh kata Lucius, kerusakan terhadap surat suara dari sejumlah daerah merupakan gambaran masalah yang lebih serius di logistic pemilu di seluruh daerah, padahal pemilu tinggal menghitung hari. Karena itu, KPU tidak boleh menganggap persoalan tersebut hanya merupakan masalah teknis belaka, karena jika tidak segera diselesaikan akan menimbulkan persoalan secara substansi pemilu nanti.
Selain itu, lanjut Lucius, kondisi surat suara yang jumlahnya tidak sesuai,surat suara rusak dan sudah tercoblos, menunjukkan lemahnya quality control KPU terhadap perusahaan pemenang tender pengadaan surat suara, dan minimnya pengawasan.

Sementra terkait surat suara yang sudah tercoblos untuk kandidat tertentu, hal itu juga menunjukkan lemahnya system keamanan logistic pemilu 2014. KPU harus menjelaskan hal ini mengapa terjadi, dan memberikan jaminan bahwa surat suara yang lain tetap aman dan belum tercoblos untuk calon atau partai tertentu. Jujur, adil dan transparan.

Lucius minta KPU memastikan pengadaan surat suara untuk mengganti surat suara yang rusak secepat-cepatnya dan dijamin akan tiba di daerah pemilihan dalam kondisi yang baik dan tepat waktu. Juga, perlu melakukan pemeriksaaan terhadap perusahaan yang mencetak surat suara. Jika ditemukan adanya permainan yang bertujuan mengacaukan pemilihan umum atau menguntungkan pihak tertentu, maka perusahaan tersebut harus dituntut pertanggungjawabannya dan diberikan sanksi berat.

Pasal 147 UU Pemilu memberikan wewenang pengawasan untuk pelaksanaan tugas KPU dalam hal pengadaan dan distribusi logistik kepada Bawaslu. Oleh karena itu, Bawaslu dan jajarannya harus melakukan tugasnya dan memastikan bahwa proses pengadaan dan pendistribusian surat suara tidak dicurangi oleh KPU dan jajarannya maupun pihak-pihak lain yang berniat merusak pelaksanaan pemilu 2014.

Ketidakberesan logistic pemilu ini merupakan potret makin panjang litani ketidak beresan dan kurang profesionalnya kerja KPU sekarang dalam mempersiapkan penyelenggaraan pemilu 2014. Karena itu, KPU harus memperbaiki cara kerjanya jika tidak ingin dinilai gagal mempersiapkan pemilu 2014 yang berkualitas dan demokratis. **