Oleh: J. Carmelo
Beberapa hari lalu, saat melintasi sebuah jalan di BSD, saya melihat seseorang berpakaian kemeja rapi lengkap dengan sepatu pantofel hitam duduk di pinggir trotoar sambil menyodorkan sebuah potongan kardus ke arah mobil-mobil yang melintas. Lembar kardus tersebut bertuliskan: “Supir, mencari pekerjaan”. Kisah lain, seorang kawan yang bekerja sebagai supervisor di pabrik manufaktur komponen otomotif bercerita bahwa setiap bulannya, setidaknya 150 orang di PHK sejak awal tahun ini.
Membicarakan soal pekerjaan dan kondisi perekonomian negara ini bukanlah perkara mudah. Upah rendah, jam kerja yang brutal, perlakuan semena-mena dan kasus “perbudakan” modern (sweatshop) serta ancaman PHK sepihak merupakan kisah tragis nasib buruh yang riil selalu menghantui. Berbagai ormas, aktivis dan penggiat keadlian dan kita semua selalu ingin memperjuangkan nasib buruh, kaum pekerja atau bahkan yang seringkali dengan mudah disebut “rakyat”. Kita mengajukan berbagai macam tuntutan di depan “istana” dan para pengusaha untuk menaikkan upah buruh dan jaminan terhadap ancaman PHK. Akan tetapi, perlu juga dilihat secara seimbang bahwa pusaran kompetisi global semakin deras menyeret perusahaan. Tanpa kualitas dan profesionalitas, perusahaan akan jatuh ke dalam jurang karena seleksi alam.
Buruh sebagai partner
Di akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, perkembangan di bidang sains berkembang cepat. Hal ini memicu revolusi industri Barat modern. Kaum kapitalis yang notabene materialis lahir dan mulai menciptakan sistem kerja modern dimana kaum buruh tak lagi bisa “menamai” hasil karyanya. Pada titik inilah, tercipta jurang yang semakin lebar antara kaum buruh dan kaum pemodal, suatu hal yang dikritik tajam oleh pemikir Jerman, Karl Marx.
Saat ini, jaman mulai berubah, kaum pengusaha tak bisa lagi menggunakan perspektif materialis, memandang buruh semata-mata sebagai “alat kerja”. Pekerja harus dipandang sebagai partner atau rekan kerja yang dapat menciptakan nilai terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. Faktanya, beberapa perusahaan kolaps bukan hanya gagal menciptakan sebuah produk, melainkan karena gagal bersaing, produknya tak laku di pasaran. Kita lihat awal tahun ini, pabrik raksasa sekelas Toshiba dan Panasonic gulung tikar. Hal ini dipicu oleh kompetisi pasar global dan turunnya daya beli masyarakat, bukan semata-mata karena upah buruh.
Dalam era kompetisi saat ini, trend telah berubah menjadi co-working economy dan dengan itu pula menjadi sharing economy. Selama ini buruh dipandang sebagai “beban” perusahaan karena upah yang tinggi, tetapi bagaimana membuatnya menjadi “nilai lebih” perusahaan? Sebut saja beberapa perusahaan seperti Google, Samsung, atau perusahaan jasa dalam negeri yang juga sedang naik daun, Gojek. Mereka memperlakukan pekerjanya sebagai partner. Tidak hanya soal logika hitungan, tetapi juga soal keadilan, kesejahteraan dan peningkatan kualitas kompetensi pekerja.
Maka dari itu, pihak Perusahaan hendaknya tak perlu takut untuk menyejahterakan buruh-nya, apalagi sampai paranoid akan kebangkrutan. konsep buruh sebagai “budak kapitalis” telah menjadi sebuah paradigma yang usang. Secara paradoks, justru buruh inilah yang mampu menyelamatkan Perusahaan dari jurang kompetisi.
Heroisme Buruh: Visi dan Kreativitas
Long march telah menjadi sebuah ritual di hari Buruh. Sebagian masyarakat justru menganggapnya “biang kemacetan” dan pihak Kepolisian malahan melihatnya sebagai sebuah ancaman dengan status siaga 1 untuk DKI. Masih teringat pula, tahun lalu seorang buruh melakukan aksi bunuh diri dengan cara membakar diri lalu lompat ke dalam stadion utama GBK dalam aksi demo di hari Buruh. Pesannya adalah perjuangan bagi para buruh dan Pancasila khususnya sila kelima.
Semua hal ini tentu berarti, akan tetapi heroisme Buruh yang sesungguhnya haruslah lebih dari sekedar aksi-aksi fisik yang keras bagai ombak namun lantas hilang ditelan lautan itu. Buruh harus melahirkan sebuah visi akan “kemerdekaan”. Baik jika kaum pekerja mampu berpikir untuk lompat ke dunia entrepreneur, “melabeli” karyanya sendiri. Akan tetapi, pun jika tidak demikian, setidaknya, ia mampu membedakan hakikat kerja dan karir. Kerja adalah apa yang kita lakukan, tetapi karir adalah apa yang kita impikan dan biasanya berhubungan dengan passion (minat-bakat).
Untuk itu, pekerja perlu meningkatkan kemampuan dan kualitas pribadi sehingga cukup sebagai bekal untuk mencapai visi kemerdekaannya. Buruh yang kreatif dan memiliki visi juga akan memiliki daya tawar tinggi dimanapun Ia berkarya. Seorang manager HRD di salah satu pabrik Semen Nasional bercerita bahwa ada seorang karyawan dengan level terendah yang mampu memberikan inovasi luar biasa terhadap perusahaan. Idenya memberikan sumbangan terhadap efektivitas supply chain di lapangan. Buruh tersebut kemudian mendapatkan apresiasi besar dari perusahaan. Ini adalah contoh heroisme buruh yang juga sangat elegan.
Peran Negara: not just money!
Pada kuartal I tahun 2016, Kemenaker mengeluarkan data PHK sebanyak 3.795 karyawan. Data yang dihimpun KSPI jauh lebih fantastis, yakni 32.680 buruh terkena PHK sejak Januari hingga Maret 2016. Tak ada pilihan lain, negara menjadi “suaka” bagi para buruh dari ancaman PHK yang mengerikan. Saat inilah, fungsi dan peran negara diuji. Keberpihakan terhadap yang lemah, miskin dan tersingkir merupakan sebuah tanggung jawab moral Negara.
Nawacita sebagai ruh Visi Pemerintahan Jokowi juga telah diusahakan, meski cita-cita ini perlu waktu juga untuk menjadi outcome. Paket-paket kebijakan ekonomi dan pembangunan infrastruktur dengan riil dan masif dibuat. Namun, pemerintah juga perlu melihat “narasi” besar daya saing global yang saat ini telah memasuki wilayah Indonesia, sebutlah MEA yang secara jelas kita hadapi. Di tengah “pertarungan” pasar ini, UKM-lah ternyata yang mampu menjadi penyelamat. Data dari Kadin pada tahun 2014, terjadi sekitar 150 ribu PHK dan UKM mampu menyerap sekitar 70 ribu tenaga baru. Lantas bagaimana bentuk paket kebijakan ekonomi untuk sektor UKM?
Beberapa waktu yang lalu, saya membaca sebuah survey tentang index kebahagiaan dunia tahun 2016. Peringkat 1 diduduki oleh Denmark, diikuti oleh Swiss dan Islandia. Indonesia berada di peringkat 79 dari 157 negara. Dari survey ini, bisa disimpulkan bahwa index kebahagiaan bukan hanya soal uang, tetapi menyangkut juga kehidupan sosial dan kebijakan publik. Pada level individual, kebahagiaan meliputi pendapatan, pendidikan, status dsb. Sedangkan pada level negara hal ini meliputi pendapat per kapita, kebijakan publik, angka pengangguran dan kehidupan sosial. Denmark beraliran sosial demokrasi dengan dua karakter kuat: kebijakan publik yang progressif dan pergerakan buruh yang solid. Indonesia punya karakter demokrasi Pancasila yang sangat ideal dan sangat berpihak pada rakyat pekerja.
Bergerak!
Survei Gallup Worlwide (2015) menyatakan bahwa hanya 8% karyawan Indonesia yang memiliki level engagement yang tinggi, komitmen dan motivasi kuat dengan pekerjaannya. 92% sisanya hanya melakukan pekerjaan sebagai ritual saja: pergi pagi, pulang sore, gajian di akhir bulan Aksi Long March pada peringatan May Day harus menjadi awal sebuah pergerakan yang konsisten dan berkesinambungan.
Long March ini seharusnya menjadi gerak bersama-sama juga dengan pelaku usaha dan pemerintah karena musuh sesungguhnya menanti di luar sana dalam peperangan pasar yang tak pandang bulu. Yang menggunakan segala cara untuk dapat “menjajah”, “mengadu domba” dan bahkan merenggut kemerdekaan serta jati diri kita sebagai sebuah Bangsa. Mari bergerak, khususnya kaum muda, bersuara, berkreasi dan berkarya demi cita-cita luhur. Merdeka!
Penulis adalah Peneliti Respublica Political Institute (RPI), Jakarta
