LPI Pasangkan Jokowi-Rizal Ramli

Monday 22 Jul 2013, 8 : 51 pm

LPI Dorong Duet Jokowi-Rizal Ramli

JAKARTA-Bukan hanya Prabowo yang ingin menggandeng Jokowi sebagai cawapres. Namun mantan Menko Perekonomian, Rizal Ramli juga ingin dipasangkan menjadi cawapresnya Jokowi. “Kita sedang wacanakan duet Jokowi-Rizal Ramli, kita ingin tahu bagaimana reaksi publik terhadap wacana ini,” kata Direktur Eksekutif Lembapa Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargen dalam acara buka puasa bersama di “Rumah Perubahan” di Jakarta, Senin, (22/7).

Menurut Dosen FISIP UI ini, semua tokoh kandidat capres 2014 ternyata saling berebut meminang Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo sebagai pasangannya. “Namun kita belum tahu bagaimana tingkat elektabilitasnya, duet Jokowi-Rizal Ramli. Karena kita juga belum melakukan survey,” tambahnya.

Lebih jauh kata Boni, duet ini sangat bagus. Namun kemungkinan duet ini akan bersaing ketat dengan Jokowi-Jusuf Kalla. “Masalahnya, pada 2014, kita memerlukan tokoh-tokoh baru guna merubah wajah bangsa ini,” tegasnya.

Masalahnya, sambung Boni lagi, negara ini benar-benar tidak hadir dalam berbagai kebijakan, termasuk masalah sosial yang terkait dengan rakyat. “Makanya, kita harus bisa memaksa negara harus hadir untuk rakyat. Nah, pemerintahan SBY-Boediono ini paling sibuk berpolitik,” ucapnya.

Sementara itu, Mantan Menko Perekonomian era Gus Dur, Rizal Ramli, pemerintah saat ini sangat sibuk membangun citra, tidak ada yang peduli dengan kepentingan rakyat. “Celakanya, kita semua terperangkap, pemimpin bangsa harus diganti setelah pemilu dulu,” ungkapnya.

Menurut Rizal, pemerintahan saat ini sudah tidak lagi menjalankan tugas dan fungsinya. Apalagi elit politik terikat pada siklus dan procedural lima tahunan. “Kita ini selalu dininabobokan, bahwa ekonomi Indonesia itu bagus. Padahal pemerintahan SBY itu meninggalkan  bom waktu, bagi presiden selanjutnya,” paparnya.

Rizal memperingatkan ekonomi Indonesia saat ini sudah lampu kuning, terutama ekonomi rumah tangga dan makro ekonomi. Pemerintah saat ini kenyataannya tidak lagi mampu mengendalikan harga-harga. Beberapa pernyataan pemerintah soal pengendalian harga, ternyata dilapangan realitasnya sungguh berbeda.  **can

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Belanja dan seluruh program di monitor dan dipertanggungjawabkan untuk akuntabilitas dan efisiensi

Menkeu: Defisit APBN 2023 Berkisar Antara 2,81 hingga 2,95% Dari PDB

JAKARTA-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah merancang defisit

Perilaku Elit Ormas Keagamaan Bingungkan Umat

JAKARTA-Masyarakat di pedesaan sangat bingung dengan perilaku sejumlah tokoh ormas