JAKARTA-Pemerintah memutuskan pembangunan kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) di DKI Jakarta akan digarap oleh Pemerintah Provinsi, sementara jalur lintas provinsi dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Jadi ini akan diteruskan, operatornya nanti dibicarakan bersama. Kalau misalnya harga keekonomiannya itu dipandang terlalu tinggi oleh masyarakat maka akan disiapkan Public Service Obligation (PSO) atau subsidi oleh pemerintah DKI. Ini untuk yang di Jabodebek,” kata Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan kepada wartawan usai rapat terbatas di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/6).
Sedangkan untuk pembangunan LRT di Palembang, jelasnya akan diteruskan seperti biasa karena sudah jalan. Apalagi sejauh ini, tidak ada masalah, tinggal revisi Peraturan Presiden (Perpres) sedikit-sedikit untuk masalah pengoperasian dan sebagainya.
Menurutnya, untuk LRT Bandung, diputuskan akan dibangun oleh swasta. Sama seperti di DKI Jakarta, jika harga keekonomian proyek Bandung Raya terlalu mahal maka pemerintah pusat akan menyediakan subsidi. “Untuk biasanya digunakan dalam format itu kereta api perkotaan, sama Palembang juga sama dan sebagainya. Hanya DKI saja yang akan ditanggung oleh DKI sendiri, mungkin melalui sumber penghasilan yang lain,” terang Jonan.
Sementara itu, Wali Kota Bandung Ridwal Kamil mengatakan hal yang paling urgent untuk Bandung Raya adalah menghubungkan LRT dengan kereta api cepat Jakarta- Bandung, karena stasiunnya ujungnya di pinggir kota sehingga harus ada koneksi ke kota Bandung dengan LRT. “Itu salah satu urgensi yang akan diprioritaskan,” ujarnya.
Sedangkan soal pendanaan, menurut Walikota, sedang dibahas apakah full APBN atau apakah hanya subsidi. “Itu juga sedang akan diputuskan secepatnya. Tapi apapun itu, kita berharap harga tiketnya menjangkau dan masyarakat bisa menggunakan LRT ini sebagai sarana baru dalam transportasi di wilayah metropolitan, yang memang di kota Bandung dan Bandung Raya yang lebih dari 6 juta jiwa ini sangat-sangat padat seperti itu,” ungkap Emil, panggilan akrab Ridwan Kamil.
“Kalau pun pada akhirnya harus mensubsidi, khususnya Kota Bandung, mungkin tidak dalam bentuk APBD yang tidak memungkinkan. Tapi Pemkot Bandung akan menyediakan dalam bentuk properti yang bisa diolah menjadi proyek-proyek komersial, yang hasilnya bisa mensubsidi, menambahi kontribusi dari pemerintah daerah kepada proyek ini,” pungkasnya.
