JAKARTA-Dugaan praktik suap di toilet gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang melibatkan anggota Komisi III DPR, Bachrudin Nasori dan calon Hakim Agung, Sudrajat Dimyati semakin memperpanjang deretan kasus penyuapan di parlemen. Meski Bachrudin sudah mengklarifikasi soal isi pertemuan, namun pembelaan diri itu tidak cukup meredam isu adanya transaksi politik setiap kali pejabat negara melakukan uji kelayakan dan kepantasan di DPR. “Apalagi, sudah terlalu banyak kasus yang membuat publik tidak mudah percaya dengan klarifikasi pelaku dugaan suap,” ujar peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus di Jakarta, Senin (23/9).
Sebagaimana diketahui, Bachrudin diberitakan sempat menemui calon Hakim Agung, Sudrajat Dimyati ketika proses seleksi calon Hakim Agung tengah berlangsung di ruang Komisi III DPR pada Rabu (23/) lalu. Seorang wartawan sempat memergoki Sudrajat sedang berbisik dan menyerahkan sesuatu ke Bachrudin. Akhirnya, hal itu memicu dugaan suap dalam seleksi calon Hakim Agung.
Menurut dia, masyakarat tidak mudah percaya dengan klarifikasi tersebut. Terlebih lagi, preseden transaksi aksi penyuapan yang serupa kerap melibatkan sejumlah anggota DPR. ” Ini bukan yang pertama kali terjadi. Peristiwa serupa yang melibatkan DPR sudah pernah mencoreng wajah Parlemen sebelumnya, ketika DPR melakukan uji kelayakan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia,” papar Lucius.
Dia mengatakan, ketidakpercayaan publik dengan klarifikasi anggota DPR, sudah semakin kuat. Sehingga apapun yang dijelaskan, tidak akan mampu meredam spekulasi yang berkembang di mata publik. “Semua anggota DPR yang kemudian terbukti menerima suap, sebelumnya pernah menyangkal keterlibatan mereka. Klarifikasi itu ternyata hanya pemanis bibir semata,” ucap Lucius.
Lucius mengatakan, kasus suap saat pemilihan Deputi Gubernur BI semakin menguatkan dugaan publik bahwa anggota DPR kerap melakukan transaksi saat menggelar pemilihan pejabat publik. “Pepatah ‘lidah tak bertulang’ mungkin tepat untuk disematkan kepada pelaku suap. Bermodal integritas rendah pada sebagian anggota DPR, praktek suap menjadi satu hal yang lumrah dilakukan,” kata Lucius.
Lebih lanjut Lucius mengungkapkan, perangai sebagian anggota DPR tersebut akan sejalan dengan ambisi para calon pejabat negara yang tidak memiliki integritas. “Seandainya para calon pejabat publik berintegritas lebih baik, maka setiap kali ada permintaan dana pemenangan dari DPR tentu dia akan menyampaikan ke publik,” ucapnya.
Dengan demikian, ujar Lucius, praktik busuk yang melibatkan wakil rakyat rakyat tersebut tidak terjadi secara berlarut-larut. “Tetapi, kebutuhan dua pihak yang berkepentingan dalam uji kelayakan menjadikan suap tetap terpelihara dengan baik,” imbuhnya.
Apalagi, terang dia, saat ini para politis tengah membutuhkan dana untuk mempersiapkan kampanye menjelang Pemilihan Umum 2014. Kebutuhan dana itu mendorong anggota DPR memanfaatkan lahan uji kelayakan dan kepatutan calon pejabat negara sebagai pundi-pundi sumber pendanaan mereka. “Dan saya kira, Bachrudin mungkin bukan satu-satunya anggota yang terlibat dalam suap di toilet ini,” kata Lucius.
Karena itu, berharap, para calon pejabat publik mau membeberkan nama-nama anggota DPR yang menerima suap dalam kegiatan fit and proper test. “Penyelidikan kasus ini mesti melibatkan publik, demi memastikan tidak terjadinya kongkalikong antara penyelidik dan pelaku penyuapan,” harap Lucius.
