JAKARTA-Mahar politik atau biaya sewa “perahu” Partai Politik memang terjadi dalam setiap Pilkada. Namun selama ini memang tak banyak yang berani mengungkap ke publik secara terang-terangan, alias terbuka. Sehingga tak ramai seperti sekarang ketika La Nyala membeberkannya.
“Selama ini hal itu memang menjadi soal buruk dalam Pilkada kita, karena itu kita perangi,” kata Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jerry Sumampouw kepada wartawan di Jakarta, Senin (15/1/2018).
Sayangnya, kata aktivis demokrasi ini, selama ini tak pernah ada yang berhasil sebab pihak-pihak yang terlibat cenderung diam.
“Saya kira, sekarang ini jadi momentum yang tepat untuk mengungkap praktek mahar politik ini secara terbuka dan memberi sangsi terhadap pelakunya,” ungkapnya.
Lebih jauh lanjut Jerry, TePI mendukung Bawaslu bertindak tegas terhadap gejala yang sudah mulai terang benderang.
“Kita minta Bawaslu segera menindaklanjuti kasus ini, memanggil dan memeriksa orang-orang yang terlibat dan disebut La Nyala dan juga yang disebut salah satu bakal calon untuk Kabupaten Cirebon terkait mahar politik yang diminta PKS.,” ujarnya.
Namun begitu, kata Jerry, perlu ditegaskan juga bahwa pihak yang telah berani mengungkap kasus-kasus ini, jangan sampai mundur.
“Tapi bisa membantu mempermudah proses yg akan dilakukan oleh Bawaslu,” pungkasnya. ***
