JAKARTA-Kontrak karya pertambangan yang merugikan Indonesia mestinya bisa direvisi, termasuk terhadap PT Freeport. “Kalau saya jadi presiden, saya tetap akan menghormati kontrak yang sudah dibuat, tapi tentunya kalau kontrak tersebut merugikan Indonesia, maka tentunya harus diubah,” kata Calon Presiden Konvensi Partai Demokrat, Marzuki Alie di Jakarta, Kamis,(9/1).
Menurut Ketua DPR, kontrak karya haruslah saling menguntungkan dan tidak ada saling tekan. “Sebuah kontrak tidak boleh satu pihak dirugikan dan itu tentunya masih bisa dinegosiasikan. Kontrak tidak bisa satu pihak untung terus, sementara pihak lain rugi terus,” tambahnya.
Oleh sebab itu, lanjut Marzuki, dirinya memiliki komitmen untuk membangun bangsa Indonesia ke depan menjadi lebih baik. “Makanya saya mau menciptakan indonesia yang bermartabat, karena cuma bangsa yang bermartabat yang mampu menegosiasikan itu,” ujarnya
Marzuki menceritakan dirinya pernah didatangi CEO Freeport. Alasannya, karena persoalan pengupahan yang membuat karyawan Freeport melakukan demo. “Dia bercerita telah mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk corporate sosial responsibility,” paparnya sambil mempertanyakan masalah pendanaan tersebut. “Saya tidak mau melihat angka-angka saja, tapi saya mau melihat peradaban masyarakat Papua yang masih tertinggal dan seperti tidak ada kontribusi dari Freeport. Dia tidak bisa menjawabnya,”
Marzuki pun menceritakan kondisi masyarakat Papua bahwa jika Freeport memberikan hak masyarakat Papua sejak lama, maka kondisi masyarakat Papua terutama yang di pedalaman tidak seprti sat ini.”Orang Papua kehidupannya bukan lebih baik.Bukan saya tidak menghormati budaya papua, tapi kalau budaya tidak berkembang dan sudah usang, artinya ada yang salah kan,” tandasnya. **cea
